Oleh: Muhamad Dahlan & Andri Kosasih

Memahami esensi krisis global

Di Afrika, cara menangkap monyet dengan dijebak. Tempurung kelapa dilubangi sebesar telapak tangan, di dalamnya diberi buah kesukaan monyet. Tempurung diikat di pohon, ketika monyet mengambil buah, tangan monyet terjebak dan monyet terperangkap.

Cara ini memiliki kemiripan dengan konsolidasi fiskal dengan berutang. Ketika tangan mengambil utang, sulit rasanya mampu membayar kembali. Karena itu pemerintah meletakkan utang sebagai strategi akhir dalam menutupi beban anggaran. Hal yang paling mudah dilakukan adalah menghemat anggaran, privatisasi dan menyebarkan 'beban' ke seluruh sendi ekonomi dengan menarik subsidi BBM.

Masalahnya, reaksi masyarakat pada pelepasan subsidi BBM berbeda-beda. Pelepasan beban subsidi yang menyebar ke seluruh sendi ekonomi mendatangkan kejutan negatif. Sebagian optimistis akan mampu melalui kejutan tersebut. Namun, sebagian lagi justru semakin pesimistis.

Akhirnya, kita menganggukkan kepala sambil membenarkan dalam hati apa yang disampaikan Dorodjatun bahwa ekonomi adalah resource allocation, sedangkan politik adalah resource ownership. Ekonomi bergerak sesuai dengan hukumnya, sedangkan pemerintah punya kuasa untuk mengarahkan hukum tersebut.

Yang menjadi pertanyaan, benarkah hukum alokasi sumber daya searah dengan keinginan penguasa politik? Bagaimana penarikan subsidi BBM memengaruhi keseimbangan pasar? Benarkan golongan kecil diuntungkan?

Simulasi kebijakan
Dengan simulasi Social Accounting Matrix (SAM) terlihat bahwa apabila pemerintah menarik subsidi BBM dan sebagian dikembalikan melalui bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani, masyarakat golongan rendah desa dan kota, subsidi kesehatan, dan pendidikan maka pendapatan rumah tangga miskin meningkat. Peningkatan pendapatan yang terjadi pada rumah tangga buruh tani sebesar 10,63%, rumah tangga golongan rendah desa sebesar 4,01% dan rumah tangga golongan rendah kota 2,43%.

Sebaliknya, rumah tangga pengusaha tani mengalami penurunan pendapatan riil sebesar 0,25%, rumah tangga golongan atas perdesaan menurun sebesar 0,11% dan rumah tangga golongan atas perkotaan 0,08%.

Manfaat positif juga dirasakan oleh faktor produksi tenaga kerja dan pemilik modal di semua lini. Dampak negatif dirasakan langsung oleh sektor sekunder seperti industri manufaktur, properti, listrik, gas dan air bersih. Mereka mengalami penurunan produksi sebesar 5,44%. Hal ini mudah dipahami karena sektor tersebut menggunakan energi sebesar 7,9%. Sektor usaha lainnya seperti perbankan, hiburan dan jasa merupakan sektor yang paling rendah terkena dampak.

Muncul pertanyaan, benarkah dengan mengalihkan sebagian subsidi BBM kepada BLT akan mampu mengeluarkan Indonesia dari kemelut kemiskinan? Pendapatan rumah tangga golongan miskin perdesaan rata-rata sekitar Rp451.710, dengan BLT pendapatan mereka menjadi Rp551.710. Jika harga relatif tetap akibat shock ekonomi, kita dapat membenarkan bahwa pencabutan subsidi dan mengalihkannya ke BLT adalah kebijakan yang benar.

Sayangnya, dengan pencabutan tersebut sebesar 30%, harga merangkak menjadi 11%. Artinya program BLT berpengaruh sangat kecil pada daya beli masyarakat miskin. Secara akumulatif benar bahwa BLT adalah program penyelamat tetapi jika ukuran didasarkan pada kepuasan individu maka dengan adanya inflasi, daya beli masyarakat secara individu relatif menurun.

Namun, jika program ini tidak dilaksanakan maka penurunan pendapatan riil yang diderita rumah tangga buruh tani sebesar 4,7%, golongan rendah desa 4,3%, dan golongan rendah kota 4,2%.

Kesadaran bersama
Sekitar enam bulan lalu, kita tidak menyangka akan mengalami krisis. Kondisi ini memaksa kita untuk sadar bahwa akan terjadi lonjakan inflasi yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup. Kesadaran ini penting untuk dipahami oleh seluruh pelaku ekonomi baik konsumen maupun produsen sehingga ekspektasi ekonomi ke depan dibangun atas tindakan rasional.

Sejarah membuktikan bahwa nilai sosial manjur mengangkat Jerman dari krisis minyak bumi 1973-1974. Kaum buruh cepat sadar bahwa naiknya harga minyak berarti meningkatkan inflasi dan turunnya standar hidup. Oleh karena itu kaum buruh tidak menuntut naiknya upah ketika timbul krisis minyak bumi.

Di sisi lain, pemilik modal juga harus memiliki tanggung jawab moral bahwa buruh, bukanlah satu-satunya variable cost dalam produksi. Buruh juga merupakan konsumen yang berdiri pada sisi demand yang pada akhirnya akan memengaruhi besaran volume output yang diciptakan oleh produsen.

Dalam jangka pendek, untuk menutupi dampak sosial akibat kejutan ekonomi, pemerintah harus terus menyiapkan sistem konsolidasi yang mampu menutup celah kebocoran dan salah sasaran dari program BLT. Persoalannya, bagaimanapun juga BLT bukanlah instrumen permanen yang mampu menyelamatkan rumah tangga miskin dari kemiskinan.

BLT adalah instrumen penyeimbang sementara, sedangkan krisis BBM bukan masalah ekonomi semata tetapi berkaitan erat dengan faktor politik, sosial dan budaya. Dalam jangka panjang, pemerintah juga harus terus inovatif dalam menciptakan instumen kontrol ekonomi yang dapat menyeimbangkan pertumbuhan antarsektor terutama sektor pertanian.

Karena bagaimanapun juga, pertanian adalah salah satu sektor penyeimbang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Saya hanya bermimpi, seandainya sektor ini mendapat prioritas, mungkin hari ini kita akan mengalami boom farm, karena krisis energi yang melanda dunia sekarang, terus mendorong harga sektor pertanian. Semoga.

Andri Kosasih

MPKP FEUI
Dimuat Harian Bisnis Indonesia 27 Mei 2008

http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/opini/1id60448.html

Tak terasa kita sudah menjejak dalam triwulan pertama 2008. Singkat memang dalam ukuran waktu, tetapi sudah banyak frame cerita yang membuat publik banyak menahan napasnya. Bayangan akan adanya sebuah krisis lanjutan menjadi momok yang terus bergelayut dalam benak sebagai konsekuensi dari rentetan peristiwa negatif yang terus mengakrabi dunia.

Krisis subprime mortgage di Amerika Serikat yang kemudian dilengkapi dengan krisis minyak dan beberapa komoditas utama dunia telah bertindak sebagai katalis pembentuk kelimbungan. Dengan fakta yang demikian, sebuah gambaran suram yang bertajukkan krisis ekonomi tentu sangat berpotensi membentuk ekspektasi negatif dari pasar.

Ini sebuah hal yang jika dibiarkan berlarut-larut akan mensahihkan ekspektasi yang terbentuk. Gerakan sigap dari pemerintah merupakan sebuah syarat untuk mengatasi kelimbungan. Sebuah peranan institusional yang kemudian dicukupkan dengan komunikasi dan kerja sama yang efektif dengan para stakeholder lainnya, seperti Bank Indonesia, DPR, dan juga pelaku pasar.

Gejolak pendorong stagnasi
Mengerutnya kapasitas ekonomi dunia yang dikomandoi oleh tertahannya laju perekonomian Amerika Serikat dan juga naiknya harga-harga komoditas utama dunia, seperti minyak dan juga produk-produk pertanian, tak pelak telah menyeret perekonomian Indonesia menuju tren yang negatif. Tanda-tanda kemerosotan sudah dapat dilihat dari tren turunnya konsumsi masyarakat sebagai konsekuensi dari tergerusnya daya beli.

Fragmen ini akan menjadi wajar tatkala pergerakan struktur ekonomi domestik berjalan selaras dengan lingkup tren dunia, menjadi hal yang tidak wajar jika yang berlaku adalah sebaliknya. Coba tengok saja nilai rupiah. Di tengah kampanye positif The Fed yang memangkas suku bunganya hingga menyentuh level 2,25 persen, rupiah sepertinya masih enggan untuk beranjak dari level Rp 9.100 per dolar AS.

Ini sebuah anomali yang aneh mengingat rentang suku bunga antara BI rate dan Fed rate sudah sedemikian lebar. Hal ini seharusnya menjadi insentif bagi para pemodal, setidaknya jangka pendek, untuk kembali mengguyur pasar Indonesia dengan arus capital inflow yang masif. Hal ini pada gilirannya diharapkan mengungkit nilai rupiah ke level yang lebih tinggi.
Apa pasal? Kata kuncinya adalah ekspektasi dengan pasar masih memiliki ekspektasi yang negatif terhadap rupiah. Sebuah cerita lama terpaksa dikuak kembali, permasalahan mengenai decoupling effect yang terjadi antara sektor riil dan finansial yang belum terpecahkan hingga kini.

Kenyataan ini berkontribusi terhadap lemahnya fundamental perekonomian Indonesia sehingga wajar saja bila pasar masih belum memberikan kepercayaan secara penuh. Satu hal yang patut kita perhatikan adalah alasan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Selain karena fundamental ekonomi yang kuat, adalah ekspektasi mereka mengenai potensi keuntungan yang besar. Gap antara harga saham dan kinerja emiten yang cukup besar sebenarnya bisa diartikan bahwa pelaku pasar mengekspektasikan bahwa adanya peningkatan kinerja emiten pada masa mendatang sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang stabil pada masa mendatang.

Dengan kata lain proses decoupling antara sektor riil dan finansial tidak semata-mata dinisbatkan sebagai aksi gelembung spekulatif. Akan tetapi, lebih ke arah aksi gelembung rasional (rational economic bubble).

Investor cenderung mengekspektasikan kebangkitan sektor riil untuk menopang keberlangsungan dari sektor finansial. Akan menjadi masalah yang besar jika ekspektasi ini tidak dapat dipenuhi oleh para pembuat kebijakan. Sedihnya, hal dasar inilah yang kemudian absen dari struktur perekonomian nasional.

Pembentukan ekspektasi semakin terpuruk menuju titik nadir dengan berlarut-larutnya kasus penyidikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan para pejabat di Bank Indonesia (BI). Kredibilitas dalam kasus ini menjadi taruhannya, sebuah pertaruhan yang teramat riskan mengingat faktor kredibilitas ini berfungsi sebagai simbol penggerak pasar.
Solusi jangka panjang

Upaya untuk mengembalikan perekonomian Indonesia ke dalam jalurnya bukannya tidak pernah dilakukan. Akan tetapi, belum secara efektif dilaksanakan. Prinsip di balik penyusunan kerangka kerja makroekonomi yang baik dan benar adalah kredibilitas, fleksibilitas, dan legitimasi politik.

Peraturan dapat memunculkan kredibilitas jika peraturan itu merupakan sebuah peraturan yang sudah dikenal luas dan dipahami oleh masyarakat. Dengan adanya kredibilitas, maka akan menjadi lebih mudah untuk mengatasi gejolak ekonomi dengan instrumen kebijakan yang diberlakukan oleh otoritas ekonomi.

Kredibilitas juga dapat menjadi lebih baik ketika terdapat kerangka kerja yang transparan dan accountable yang pada akhirnya dapat memperkuat legitimasi politik. Kebijakan yang baik muncul apabila pembuat kebijakan dan institusi pembuat kebijakan mempunyai kemampuan untuk secara cepat bereaksi terhadap terjadinya gejolak ekonomi yang tidak terduga.
Pembuat kebijakan yang kredibel adalah pembuat kebijakan yang dalam membuat kebijakannya memperhatikan faktor transparansi kebijakan. Dengan tingginya tingkat transparansi kebijakan, maka gejolak ekonomi yang terjadi akan dengan mudah ditanggulangi.

Tanpa adanya transparansi, kebijakan mengenai target ekonomi dan peraturan fiskal menjadi tidak berguna karena publik tidak dapat membandingkan antara target dan realisasi. Dengan demikian, dapat memicu terjadinya ketidakseimbangan dalam perekonomian. Pada praktiknya, transparansi ini diwujudkan oleh pembuat kebijakan dengan memublikasikan analisis mengenai prospek ekonomi masa depan dan juga analisis kebijakan ekonomi yang telah dibuat pada periode sebelumnya.

Akuntabilitas menjadi suatu pendukung yang penting terhadap terwujudnya transparansi. Dengan adanya akuntabilitas kebijakan, maka dengan sendirinya akan muncul legitimasi politik yang kuat. Lebih lanjut, legitimasi politik menjadi penting karena kebijakan-kebijakan yang dibuat harus merefleksikan sebuah konsensus nasional. Kondisi balance of power dan juga tanggung jawab yang ada, pada akhirnya dapat mengurangi dampak buruk dari kurang terkoordinasinya kebijakan.

Fithra Faisal Hastiadi
Staf Pengajar FE Universitas Indonesia
Kandidat Master dari School of Media and Governance Keio University Japan
http://hastiadi.blogspot.com/

http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=328607&kat_id=16

Indonesia’s top business school should review the way it does business.

A few days ago I had a chat with an office mate. Apparently he went to the same school as I did: The Econ Dept. of the University of Indonesia (FEUI). Only he graduated more recently; i.e. in 2006, six years after I graduated.

Reminiscent of the good old days, I asked him what it was like during his time at campus. Surprisingly from what I heard, the common problems I encountered during my days unfortunately haven’t been fully sorted out.

For one thing, lecturer attendance was still not well managed, meaning at times some students still had to come to class for nothing because the lecturer was "too busy" to do what he/she was paid to do: give lectures.

Secondly, there were still instances where lecturers didn’t grade their student’s work. Imagine a whole class indiscriminately getting a C or “average” grade. This usually happens when a lecturer is, again, “too busy” to take a look at his/her student’s final exam.

Thirdly, the lecturing modality hasn’t improved substantially: lectures are still textbook-based, with little emphasis on research, information gathering and writing papers. I don’t know if it’s still the case now but a typical two-hour module during my days involved the lecturer arriving 30 minutes late, blah blah blah… then finishing 15 minutes earlier. The assignments given were limited to 3-4 questions which answers could easily be found in the textbook.

The lack of change after over seven years of my leaving Uni is, honestly, saddening. Current FEUI students may be used to living with the school’s shortcomings, as I was myself back then. I and other students at the time were very acquiescent or “legowo” with the many indiscriminate C grades that we had to accept for our hard work (or equivocally lack of work).

It wasn’t till I left Uni and took my masters degree overseas that I realized the flaws of FEUI, which supposedly is one of the best schools in the country. In the West I noticed how dedicated the lecturers were to their students. It was completely unacceptable for professors to skip lectures or give out non merit-based grades.

Furthermore the lectures given in class were very up-to-date with the recent empirical research, of which many of the professors did themselves. And in many subjects the students were urged to write papers using various references, as opposed to being given questions which answers one can all find in the textbook.

So I figured, what does this country still see in FEUI graduates? Why do many employers continue to have high hopes for FEUI alumni?

Well, the first reason is probably the school’s reputation for producing high profile graduates; many top professionals and high ranking officials are FEUI alumni. The second reason is probably, well, nothing.

During my first year at FEUI, the initiation rituals and self-boasting attitudes of the seniors made me and a lot of other freshmen actually believe that FEUI was on the top of the world, just because and many of our alumni were occupying prestigious positions in the government and private sector.

But looking back I think: what more could FEUI give to its students compared to, say Trisakti or Atmajaya (private Unis in Jakarta) give to theirs? The answer is: very little (if anything).

Many take pride in the fact that FEUI lecturers are respectable people occupying top positions. But that’s as good as it gets. What good are they to their students if they don’t bother coming for lectures or give-out proper grading? A dedicated full time lecturer in, say, Atmajaya University is probably of much more use to students compared to, say, the government minister FEUI professor whom the students can see only once a year.

The only apparent reason FEUI can still manage to stay popular is its past. Having high profile alumni makes FEUI highly regarded by the public. So the number of applications every year is enormous—making selection very tight. Accordingly, most FEUI students are bound to succeed, regardless of the actual quality of education received in the school. The lecturers may or may not attend class, but FEUI continues to produce highly desirable graduates.

How long could this system last? Probably some time. But this is no grounds for complacency, especially if we are to stay competitive with the rest of the world. Mind that it’s no coincidence that FEUI is nowhere near the list of Top 10 business schools, even in Asia!

FEUI needs to be improved in many aspects. For one thing, it must start by employing dedicated lecturers. They don’t have to be highly decorated and work as government ministers. Research institutions such as LPEM, LD, etc. have many bright academicians who conduct actual academic research which students can learn from… plus they have offices located on campus. It’s a safe bet that dedicated academicians would be of much more use to students compared to the minister or CEO who’s never around.

Once dedicated academicians are employed, they must also be urged to incorporate their research into their class syllabus. This is to enable students to challenge current paradigms and schools of thought. Over reliance on textbooks must be avoided. Making students write papers, in contrast to questions which answers could be found in the textbook, would be a good way to achieve this. (But of course the lecturers must first have time to grade their work).

Thirdly, the school must expand its information database. Most western universities subscribe to online academic journals. I didn’t even know what a journal was when I was an FEUI student, and fellow students writing dissertations had to go to the library to physically sort out data.

Of course changes would need money, and one can say it’s always easier said than done. But it’s certainly not my job to figure out how to do all this, so for now this is where I get off. I hope all FEUI alumni and stakeholders who read this article take it as “constructive criticism”… as saying goes.

by: Helmi Arman FEUI Alumnus (class of ’96)

Currently as an Economist at Bahana Securities (Indonesia)

FUNDAMENTAL  ERROR

PEMIKIRAN  EKONOMI-PEMBANGUNAN INDONESIA

Sunan  Mursyid  Syamsudin *

Keadilan, adalah satu kata yang secara latent dikhianati oleh para Elit (politisi & Pemerintah) dan kata kunci yang  paling lemah disadari-difahami oleh sebagian besar rakyat, termasuk generasi muda, untuk diyakini sebagai hak-hak mendasar yang harus diperjuangkan, diperoleh dan dirasakan demi untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Keadilan dalam masa Orde Baru – telah digeser oleh azas Pertumbuhan yang ternyata lebih besar menghasilkan konglomerat–koruptor -perampok yang menyengsarakan rakyat.  Kini, keadilan juga mengalami nasib lebih buruk, selain diingkari aspek pemihakan-pemerataan sosial-ekonomi, rakyat (petani, nelayan & pedagang) dibiarkan bertarung bebas dengan kekuatan global internasional. Nasib sial seolah menjadi milik Rakyat, sudah jatuh ketiban tangga. Kata rakyat bahkan telah diolah secara trendy oleh PDIP dengan kata Wong Cilik ~ yang menjadi trade-mark dalam jargon kampanye PDIP yang seolah memihak rakyat. Akibatnya, dengan pengingkaran keadilan dalam masa Pemerintahan Megawaty, wong cilik makin kerdil, makin miskin, makin hina dan makin lemah baik fisik maupun mental.

“May all the nations soon throw down the barriers which separate them”. Demikian Frederic Bastiat, ekonom Perancis, menulis di salah satu koran di tahun 1846. Ide yang sama tentang globalisasi -- dunia tanpa batas -- didengungkan kembali oleh John Lennon lebih dari satu abad kemudian lewat lirik “imagine there’s no countries” dalam lagu berjudul “Imagine”.

Globalisasi, teori perdagangan internasional dan keuntungan bagi pelakunya sudah jamak kita dengar. Meningkatnya standar hidup penduduk dunia dan ratusan juta orang yang keluar dari garis kemiskinan sebagai hasil dari bergabungnya mereka ke perekonomian global adalah bukti nyata. World Bank menunjuk Cina, India, Vietnam dan Bangladesh sebagai contoh ”new globalizers” yang mampu mengentas tak kurang 120 juta penduduknya dari garis kemiskinan selama periode 1990-an.

Sungguhpun demikian, gerakan anti globalisasi tetap ada dimana – mana. Negara berkembang, termasuk Indonesia, memilih untuk tidak membuka pintu perdagangan terlalu lebar, memproteksi diri, dengan argumen melindungi industri dalam negeri yang terancam gulung tikar karena guyuran produk asing yang jauh lebih murah. Di lain pihak, negara maju mengkhawatirkan keputusan perusahaan – perusahaan besar untuk berinvestasi di luar negeri akan berdampak pada berkurangnya penanaman modal domestik mereka. Untuk itu semua dan alasan – alasan lainnya, globalisasi harus dihentikan. Begitukah seharusnya?
 
Salah Kaprah Tentang Globalisasi
Ekonom sering tidak sepakat untuk banyak hal. Namun untuk globalisasi, hampir semua ekonom menyambut globalisasi dengan positif. Tulisan pemenang nobel, Paul Samuelson, yang kerap diposisikan sebagai pendukung anti globalisasi sesungguhnya sama sekali tidak menentang konsepsi keunggulan komparatif David Ricardo, bahwa dua negara akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih tinggi jika masing – masing berdagang produk dimana mereka paling efisen dalam berproduksi. Salah kaprah yang sama terjadi dalam menyikapi buku pemenang nobel lain, Joseph Stiglitz. Dalam “Globalization and Its Discontent”, Stiglitz mengkritik peran lembaga global, terutama IMF, yang terlalu menyamakan resep pemulihan ekonomi ke tiap negara tertimpa krisis tanpa mempertimbangkan faktor keunikan domestik negara tersebut. Stiglitz dan Samuelson tidak menolak perdagangan bebas. Mereka yang kontra globalisasi  melupakan satu hal: kedua ekonom tersebut bersuara lantang menentang proteksi.

Salah kaprah juga muncul ketika kebijakan proteksi terhadap perdagangan internasional dilakukan atas nama hal – hal yang tidak relevan. Kaum kontra globalisasi menyebut perdagangan internasional mengeksploitasi anak – anak dibawah umur untuk bekerja dengan upah murah. Ketika Amerika dengan alasan child labour memberikan sanksi perdagangan terhadap Bangladesh di medio 1990-an, banyak pabrik harus gulung tikar. Anak – anak yang kehilangan pekerjaan bertebaran di jalan, bekerja lebih tak manusiawi lagi, dan sebagian dari mereka harus terdampar di kompleks pelacuran. Pesannya jelas: pertama, negara maju dapat mengatasi masalah child labour dengan, misalnya, pembangunan sekolah dan panti asuhan. Kedua, menutup jalur perdagangan internasional adalah sia – sia dan berakibat fatal.
 
Globalisasi dan Indonesia
Proteksi kerap muncul dengan dalih infant industry. Diyakini bahwa industri yang diproteksi hanya butuh waktu untuk tumbuh besar dan mampu bersaing dengan industri sejenis di pasar global. Tentu ini bukan argumen yang salah. Namun memukulratakan dalih ini ke semua industri yang kalah bersaing lagi – lagi adalah salah kaprah. Pabrik yang gulung tikar mungkin menyebabkan pengangguran baru. Proteksi yang salah sebaliknya malah menjerembabkan negara lebih dalam untuk beberapa alasan. Pertama, konsumen dirugikan karena mempunyai lebih sedikit pilihan barang untuk dikonsumsi. Kedua, konsumen harus membayar lebih mahal untuk jenis barang yang sama. Ketiga, dan yang terpenting, kita kehilangan kesempatan mengaplikasikan keunikan skill bangsa kita untuk berproduksi di tempat yang paling efisien. Kita terlena oleh iklim non kompetitif yang membuat kita tidak paham karena apa kita menjadi kalah bersaing. Benarkah karena pungutan liar dan korupsi? Benarkah karena produktifitas buruh kita yang rendah? Bagaimana kondisi infrastruktur industri kita? Sudahkah pemerintah punya kebijakan yang kondusif untuk mendukung sektor industri? Sudahkah perbankan sebagai lembaga intermediasi berfungsi dengan baik? Proteksi yang salah membuat penyelesaian masalah – masalah tersebut harus tertunda lagi karena kita tidak punya insentif untuk berbenah, terhalang untuk berkompetisi, dan akhirnya makin erat terjerat krisis. Alih – alih memperbaiki diri, kita berteriak menyalahkan globalisasi.

Selanjutnya harus disadari bahwa mencebur ke globalisasi dan membiarkan pasar bebas menentukan nasib kita adalah kekeliruan. Pasar tidak selalu tampil dengan kesempurnaan. Kegagalan pasar haruslah diimbangi dengan keberadaan institusi pemerintah yang kuat. Turun lima tingkat dalam Global Competitiveness Report 2004-2005, yang sering dirujuk investor asing dalam menanamkan modal, adalah salah satu sinyal bahwa masih banyak PR yang belum dikerjakan oleh pemerintah.

Akhirnya, globalisasi menyajikan peluang dan ancaman secara bersamaan. Ketika berpartisipasi dalam globalisasi dan bangkit dari krisis bisa saling mengisi, yang diperlukan kemudian adalah kecerdikan dalam merealisasikan peluang serta bersiap terhadap ancaman yang datang. Mengutip John Lennon lagi: “You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one”. Sulit pastinya, tapi jelas bukan mustahil.
 
Alief Aulia Rezza (FEUI'00)
e-mail: alief_aulia@yahoo.com
Mahasiswa Master, program Development and Resource Economics di Norwegian Univesity of Life Sciences.
(tulisan ini juga dimuat di Koran Tempo edisi 24 April 2006)

            “ Pak, Prof.Djatun ingin bicara dengan Anda,” demikian sebuah catatan kecil saya terima ketika sedang mengajar di kelas. Maka, pada siang itu, saya pun asyik dalam perbincangan dengan Pak Djatun. Di ruangannya yang penuh buku, di lantai tiga sebelah sudut, hening dan beraroma cerutu, dihiasi puluhan peti kardus dengan berbagai label – nama-nama kelompok data dan arsip – pernak pernik kecil vandel, thumbstone penghargaan dari mana-mana dan lantunan lagu klasik. Saya suka klasik dan tahu klasik; tetapi koleksi Pak Djatun itu tidak dapat saya tahu gubahan siapa – masih relatif baru rupanya pengetahuan saya untuk itu dibanding beliau ini.

            “ Win, ayo kita dorong dan majukan kegiatan olah raga mahasiswa di UI dan FEUI ini. Banyak lho alumni-alumni kita yang dahulu sangat dikenal dan berprestasi di bidang olah raga. Kita bisa aktifkan lagi, tennis, squash, hockey, renang, basket dlsb. Senior-senior FEUI concern lho sama pengembangan dan kejayaan FEUI di bidang olah raga,” begitulah Prof.Djatun mengawali pembicaraan. Tentu saja sederet kata-kata Djatun (begitu beliau lebih akrab disebut oleh berbagai kalangan tua-muda, tanpa embel-embel atribut gelar), menggetarkan saya. Terbayang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar apa yang diucapkan; terasa ada dorongan kuat  di belakang ajakan itu. Saya sadar,  kali ini sedang bincang-bincang dengan Djatun yang sudah berjalan jauh, jauh…sekali. Kalau dahulu, 24 tahun lalu, ketika jadi asistennya saya bicara dengan Djatun setengah umur. Kali ini, saya berbincang dengan Prof.Djatun, yang belum lama menjadi Menko Perekonomian, mantan dekan, dengan sederet pengalaman tak terkejar oleh sembarang orang. Saya tergetar, karena saya ingin benar-benar mengapresiasi niat Djatun untuk almamater kita ini.

Maka saya sambut, ”Siap Pak,” demikian cepat saya menjawab, karena sadar di sebuah sekolah besar, mimpi harus besar dan gagasan harus besar. Soal bagaimana merealisasikannya, marilah kita usahakan bersama. Memang, agaknya sudah lama kita pun pernah mendengar bahwa kegiatan rekreatif, prestatif atau konten humaniora lainnya tidak dapat dibiarkan begitu saja dalam proses pengembangan SDM.  Kegiatan semacam itu, niscaya akan membawa manfaat kesegaran dan mendorong kreativitas berpikir kepada para mahasiswa kita dalam perkuliahan mau pun mengupas dan ikut andil dalam perkembangan pemikiran untuk memecahkan permasalahan bangsa. Dengan memiliki saluran pelepasan enerji yang sehat  dalam bidang olah raga kompetitif dan rekreatif, kiranya mahasiswa kita dapat lebih berkonsentrasi untuk tetap menjadi kekuatan sosial kontrol masyarakat,  namun dengan cara-cara khas  mahasiswa yang ber-kelas, berharkat.  

Sudah lama, putaran kompetisi olah raga antar kampus di Indonesia tidak terlalu hidup dan terdengar gemanya. Sudah lama, kita tidak mendengar team olah raga mahasiswa FEUI berkunjung ke mancanegara, bertanding; entah menang atau kalah.  Kita juga tahu bahwa melekat pada ciri keterdidikan  seseorang adalah prestasinya atau hobinya di bidang seni atau olah raga.  Kegiatan seni dan olah raga terasa kurang membahana di FEUI. Lihat saja acara First Folklore Festival, 19 April lalu sepi hadirin, sekali pun sangat memikat dan bernilai tinggi. Ke arah mana orientasi kita ya ?

Kelak, ketika menjadi pejabat atau high rank officials di pemerintahan atau swasta, maka salah satu sarana berdialognya adalah pertemuan sambil bermain tenis, golf dlsb. Pertemuan dengan mahasiswa kampus lain, atau mahasiswa manca negara di ajang olah raga atau seni tentunya dapat menjadi alat ukur daya saing, satu terhadap yang lain, bagi  para calon pemimpin bangsa itu sejak dini.  Mengejar ketertinggalan ketika sudah jadi pegawai, tentu waktunya sudah lebih sedikit dan enerjinya tinggal tersisa berupa kenangan saja. Tidak heran kalau teman saya, seorang direktur pelabuhan mengeluhkan betapa utusan RI sering tidak siap, terbawa permainan gendang lawan ketika sedang berunding soal batas dan pengelolaan perairan bersama dengan negara tetangga. Tidak heran kalau ujung tombak diplomasi kita di Deplu dikenal tumpul dan kurang membuat terobosan untuk negaranya. Paracalon pemimpin kita harus mengukur mitranya dari negara lain sejak masih mahasiswa.

            Pikiran di atas itulah yang ada dibenak ketika mendengar ajakan Djatun. Ada yang lebih dalam dari sekadar mendorong olah raga mahasiswa FEUI hanya untuk mengisi daftar kegiatan. Maka saya bilang, ”Siap Pak.”  Kemudian hari itu juga, Djatun mengkontak Rusman Efendi, alumni kita di BI, yang dikenal sebagai olahragawannya kampus. Pertemuan lanjutan pun dirancang untuk diadakan di ”kubu”nya Kang Gunaevi, alumni FEUI yang terkenal royal dalam berbuat baik untuk  almamater. ”Rusman sudah mendaftar 15 nama alumni untuk diajak ikut menghidupkan olah raga kampus lagi. Dana dan sponsor nanti kita cari bersama, ” demikian kata Djatun. Tentu tidak begitu saja dapat terealisasi, tetapi sudah lama kita kurang optimistik, termasuk dalam bermimpi sekali pun.

FEUI kampus besar, sekolah besar dan , alhamdulillah, senantiasa melahirkan orang besar. Kita, di FEUI, ingin keluar dari tempurung dan mengajak orang keluar dari tempurung. Kita bukanlah katak dalam tempurung. Kita tidak mau mengembangkan olah raga hanya berdasarkan minat dan sarana yang ada.  Olah raga adalah sarana berkomunikasi, karenanya kita harus juga cari tahu dan mengembangkan jenis-jenis  olah raga lain yang hidup di luar tempurung kecil kita di Depok  ini. ”Kita hidupkan sepeda lintas alam, lokasinya ada, track-nya bisa bagus, dan pensiunan pegawai kita yang menjalankan usahanya, ” demikian Djatun bermimpi. Saya suka, kita suka. Mimpi harus kreatif. Go, go, FEUI !

April 2006

* Deputi Dekan Bid.Kerjasama dan Hubungan Alumni

Tidak terasa sudah hampir lebih dari tiga tahun aku berada di negeri Hitler yang kata banyak orang adalah sesungguhnya tempat penempaan hidup.

Bergulat dengan dinginnya cuaca, karakter orang Jerman yang kadang tidak ramah (bahkan para wanitanya menyebut pria  jerman sebagai kebosanan (der deutsche Man langweilig mich, kata seorang wanita cantik Jerman) tapi mampu melahirkan Einstein dan si congkak Karl Marx, Nebenjob (kerja sampingan) yang makin sulit, dan bergulat dengan bahan-bahan berbahasa Jerman yang kadang membutuhkan airmata untuk memahaminya,  Tapi itulah hidup. Tidak semua orang seperti Berly yang cerdas dan dengan mudah promoviert (sekolah doktor) dengan segera atau Kiki yang bisa sekolah ke mana-mana. Dan setiap orang punya jalannyaan untuk menempa diri.

Hidup adalah sebuah kumpulan episode dari penderitaan yang pada akhirnya menciptakan sosok dengan karya besar. Karl May kecil hidup sengsara, di rumah yang kotor, dan kekurangan vitamin telah melahirkan karya fantasi yang mengaggumkan. Atau Einstein yang divonis bodoh oleh gurunya telah mengahasilkan teori relativitasnya yang monumental. Ini lah Jerman. Sebuah tempat yang menghasilkan begitu banyak bintang yang cemerlang. Dia bukan lah Paris yang selalu menggoda layaknya gadis yang ingin dicumbu. Atau Itali yang yang selalu lembut menyapa dengan hidangan makanan yang membuai, atau bahkan Belanda yang selalu tersembunya malu-malu di balik negara yang kuat seperti Inggris namun penuh ambisi menjad penguasa dunia dengan kolonialisme, atau bahkan Inggris. Negara Ibu suri yang selalu menyatakan tidak pada negara Eropa lainnya.

Ini adalah Jerman. Sebuah tempat pengasingan yang cocok untuk menempa diri. Sebuah tempat yang mungkin menjadi tempat favorit bagi Sok Hok Gie jika ia masih hidup. Tempat ini tempat yang cocok baginya untuk pengasingan karena ia tidak mau menyerah pada kemunafikan. Di sini ia akan bisa bergulat dengan Karl Marx atau Hitler dengan congkaknya dan keras kepalanya mengatakan kebenaran menurut versinya. Di sini ia akan bisa mencumbu kehidupan Einsten yang masa kecilnya dikebiri karena pikirannya yang mungkin tidak bisa diterima oleh orang-orang lain.

Tapi pengasingan itu bukanlah tanpa hasil. Sok Hok Gie mungkin bisa menjadi Karl Max  jilid berikutnya. Ia akan menjadi seperti Mozart, yang akan mampu mengalunkan keindahan dengan cerdasnya. Atau Porsche yang memadukan keindahan dengan kecepatan melalui teknologi adi luhung. Atau orang-orang Bayerisch yang sulit dimengerti dan congkak namun cerdas dan brilyan.

Pengasingan ini adalah episode baru setelah era reformasi 1998 bersama teman-teman FEUI yang telah mengajarkan  kita  untuk berkata tidak pada kemungkaran dan kemunafikan. Dan reformasi 1998 bersama FEUI adalah sebuah penggal episode yang seharusnya mengajarkan kita bahwa tradisi FE UI adalah tradisi perjuangan melawan kemunafikan dan kemungkaran. Meski itu harus dibayar mahal dan meskipun kita harus terasingkan.

Tulisan ini untuk Berly dan temen-temen di Eropa. Maaf. Kita belum bisa ketemu. Episode pengasingannya belum selesai.

Salam Reformasi dan Tetap Semangat.

Tris Stiadi

Alumni Manajemen FE UI´95 dan

Kandidat Master pd MBA in International Business Development

Reutlingen University of Applied Science

Germany

oleh

Berly Martawardaya

Akhir tahun 2005 sudah menjelang…

Tak terasa sudah lebih dari dua tahun aku terdampar di Eropa dan sepuluh tahun sejak pertama memasuki kampus UI Depok sebagai mahasiswa FEUI. Sepuluh tahun sudah berlalu sejak menyanyikan lagu-lagu masa orientasi yang harus dihapal kalau tidak ingin di “sapa” para tibum nan galak.

Salah satu lagu itu berjudul “Solidarity Forever” dengan lirik yang sangat sederhana. Waktu itu yang terpikir bahwa ini hanyalah upaya menanamkan nasionalisme fakultas untuk anak baru.Namun setelah sekian lama sepertinya lagu itu (bukan lagu lain yang liriknya “lulus 4 tahun...”) yang paling banyak hikmah dan kebenarannya. 

Bagaimana tidak? Setiap perjalananku selama ini selalu berjumpa dengan solidaritas FEUI. Dimulai dari fellowship ke NUS Singapore ketika masih mahasiswa yang mempertemukan kembali dengan mantan tibum (masih galak) yang sedang ambil S2.

Namun di Eropa inilah terasa benar solidaritas FEUI. Para alumni FEUI yang kuliah di Belanda pernah janjian kumpul untuk barengan nyoblos pemilu di KBRI Den Haag dan berhasil mengumpulkan alumni berbagai  angkatan dari  program studi /kampus yang berbera-beda.

Ketika ketua jurusan ESP datang ke Amsterdam untuk menyiapkan program dual degree dengan Free University Amsterdam lebih banyak lagi alumni yang datang (mungkin karena ditraktir makan di restoran). Dan ketika setiap tahun ada alumni FEUI yang melanjutkan studi ke Belanda maka hampir pasti ada alumni FEUI yang menjemput di Bandara Schipol

Pertemuan di tram dengan seorang alumni FEUI 95 yang sedang kerja di PWC Belanda berujung pada kumpul angkatan di Groningen. Alumni FEUI yang kuliah di Inggris  dan Belgia juga silih berganti berkunjung ke Amsterdam,  sebaliknya aku pernah disuguhi nasi goreng di Brussel ketika membalas kunjungan. Sayang undangan ke Jerman oleh Tris’ 95 sampai sekarang belum dipenuhi

Ketika melanjutkan studi ke Itali terpikir bahwa ini adalah akhir dari solidaritas FEUI karena tidak banyak orang Indonesia yang melanjutkan studi di negara bekas pusat kerajaan Romawi. Tapi tidak lama setelah tiba, Sekjen Iluni mengiinformasikan bahwa ada alumni angkatan 97 yang sedang studi S2 di Florence. Lalu bulan Januari akan datang dua orang angkatan 2000 untuk studi S2 ke Roma.

Di autobiografinya, Pak Mitro yang lulusan Belanda menulis bahwa sebagai dekan beliau pertama mencoba mencari dana untuk mengirim staf pengajar FEUI ke Eropa tapi responnya negatif sehingga peluang dari  USAID/Ford Foundation untuk ke studi Amerika yang ditindak lanjuti.  Mudah-mudahan Pak Sumitro tersenyum dari balik awan karena keinginan beliau tercapai dan sebagian besar ingin kembali jadi staf pengajar FEUI setelah selesai studi.

Ups! Musti berhenti nulis nich, takut terlambat bertemu Irwin’ 97. Kita mau tahun baruan bareng para mahasiswa Indonesia yang kuliah di Trento..

Solidarity forever (3x)
With the union makes us strong

Siena, 31 Desember 2005

Penulis adalah alumni FEUI jurusan ESP angkatan 1995 dan program M.Sc Economics di Free University Amsterdam. Saat ini menempuh studi sebagai mahasiswa program S3  Ekonomi di University of Siena, Itali.

Sebagai negara sedang berkembang, Indonesia tak lepas dari masalah khas negara berkembang

Pengangguran, putus sekolah, kematian bayi, kriminalitas, bencana alam karena pengelolaan SDA yang kurang hati hati, konflik horizontal, kekerasan, penyakit menular, dan masalah lain.

Semua persoalan berujung pada kemiskinan. Kemiskinan membuat rakyat mudah disulut, mudah menggunduli hutan. Di lain pihak, kemiskinan membuat pemerintah tidak mampu membiayai pelayanan publik dan jaminan sosial yang layak bagi rakyatnya di hampir semua bidang.

Kemiskinan membuat pemerintah tidak bisa membangun dan menstimulus pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kombinasi itu membuat negara kian miskin. Demikian disampaikan Michael Todaro.

            Kamis, 23 Juni terasa sekali sebagai saat yang membuat berbunga-bunga hati kami yang hadir saat itu, dan saya kira kita semua keluarga besar FEUI. Ketika itu, pimpinan FEUI 2005-2009 bertandang ke kantor Eri Firmansyah’75 (dirut BEJ), dilanjutkan dengan perjumpaan hangat dengan tiga orang eksponen angkatan 75 (Ilham, Dennis dan Bintoro) di Automal. Besar hati rasanya mendengar rencana BEJ menawarkan bea siswa dan prospek kerja di BEJ kepada mahasiswa FEUI berprestasi; cerah hati mendengar Pertamina akan menawarkan bea siswa dan kemungkinan penggantian computer di Labkom yang sudah “kuno” kepada FEUI. Angkatan yang satu ini memang terkenal kompaknya dan rajin rutin bertemu setiap tahun, di samping sejumlah angkatan lain yang juga kompak.

Tetapi, termangu-mangu dan terselip juga sedikit rasa prihatin, ketika kami yang berjumpa saat itu sama-sama sepakat bahwa FEUI kita kini, sedang bukan Indonesia, karena banyak penentu kebijakan di republik ini yang non FEUI…; padahal dahulu angkatan kita-kita di era 70-an, 80-an hingga awal 90-an masih menyanyikan lagu mapram/ospek “FEUIku kini, Indonesiaku kemudian.” Walaupun bila diinventarisasi, belakangan ini penugasan yang strategis kepada sejumlah alumni kita, kembali telah menandai berkibarnya kiprah FEUI dalam berkontribusi kepada kehidupan bangsa : Eri 75 di BEJ, Emir 79 di Garuda, Agus 75 di Bank Mandiri, Arwin 74 di Telkom, dan mungkin ada lagi lainnya yang belum terpantau oleh kita. Memang perlu dicari cara untuk kita lebih saling tahu dan membantu perkembangan yang satu dengan yang lainnya.

Kita yakin bahwa kiprah kita, FEUI, tetap besar dalam sejumlah bidang kehidupan. Tengoklah di  media pertelevisian (penyiar dan direktur programnya FEUI-an); di beberapa kantor akuntan terkemuka, analis terkemuka di pasar modal, atau di perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Belum lagi para think-tank muda kita seperti Ican, Chatib, Ari Perdana dan lainnya, yang jelas-jelas sekali menjadi andalan para tokoh senior pemerintahan yang mereka bantu. Tetapi, demi kemajuan bersama tetap diperlukan otokritik. Ternyata, di pemerintahan, misalnya di Depkeu, FEUI-an muda minim sekali, apalagi lagi di Departemen Perindustrian , Perdagangan, atau Bappenas. Bisakah kita membayangkan di Depkeu, Depperdag, Depperin, Bappenas kelak  tidak ada FEUI-annya? Konon seorang tokoh World Bank ketika  mengomentari mengapa Depkeu saat ini lemah sekali dari segi kebijakan…; yakni karena di sana sudah jarang FEUI-nya dan terlalu banyak kalangan “anu”nya…(tetapi ini kata si pejabat WB itu lho !). Dari mana mulainya bila kita bersama ingin mensikapi hal tersebut ? Semoga dalam pertemuan Forum Angkatan FEUI dengan Dekan dan Ketua Iluni akhir Juli nanti hal tersebut dapat jadi kajian bersama.

Memang diperlukan usaha terus menerus untuk menjadikan FEUI kita ini seperti sekarang. Untuk mempertahankan dam meningkatkan kembali perannya di tanah air diperlukan usaha keras dan sistematis oleh pimpinan FEUI dan eksponen alumni yang tidak kalah dengan usaha para pendahulu kita. Generasi dan kondisi FEUI di kemudian hari akan bergantung kepada hasil kerjasama alumni dan keluarga besar FEUI saat ini. Agaknya, ide Ilham dan Denis ’75, yang akan mempelopori agar angkatan terdahulu yang kuliah berbiaya murah, saat ini mengembalikan subsidi yang diterimanya itu ke Yayasan Dana Abadi FEUI yang sudah terbentuk tahun lalu, untuk digunakan bagi kepentingan kampus. Ide yang baik, tindakan yang baik perlu ditiru dan diperkuat. Saya lantas ingat Pak Djun, Dekan FEUI 70-an s/d 80-an, dengan dedikasi berkeliling kampus setiap pagi, melihat penyelenggaraan kelas-kelas, pembersih taman bekerja sehingga memberi kesan bahawa kampus kita tercinta itu ada yang mengurusi dan niteni setiap waktu. Saya pun mulai meniru sang Pak Djun, dan mulai berkeliling setiap pagi (ini memang GR, karena cuma deputy kok pake keliling segala, siapa yang nyuruh ???). Mari… berlomba-lomba dalam kebaikan.

* Deputi Kerjasama dan Hubungan Alumni FEUI

darwin z.saleh

Ketika kapal ferri yang saya tumpangi mulai merapat di Bakauheni Lampung, rasa haru meliputi diri saya. Sebentar lagi, kaki ini menjejak di tanah asal usul orang tua saya; saya kembali ke “rumah”. Agaknya, perasaan semacam itu akan meliputi diri para alumni FEUI yang tidak lama lagi akan mulai berdatangan ke almamaternya tercinta. Tidak jadi soal, apakah dahulu mereka kuliahnya di Salemba atau di Depok, perasaan haru karena pulang ke rumah almamater akan menggelayut di hati mereka juga. Saya pun tidak lahir dan tidak pernah tinggal di Lampung, tetapi ada kesadaran seterang-terangnyanya, saya pulang ke tanah asal usul. Para alumni itu pun akan merasakan hal yang sama, pulang ke almamaternya.

Judul di atas akan semakin relevan dan menjadi kenangan dalam waktu beberapa bulan mendatang, ketika Mas Imam pensiun. Sebentar lagi ia berusia enam puluh tahun. “Saya ini pegawai fungsional, Win, pensiunnya usia 60 tahun…. jarang karyawan yang pensiun sampai umur enam puluh, ” kata Mas Imam belum lama ini. Dia ngomong sambil nyengir dan beberapa giginya yang ompong tampak mengintip. Yaah...memang Mas Imam tidak segagah dulu, dua puluh lima tahun yang lalu, ketika penulis masih rutin bolak-balik perpus untuk memimjam buku. Tahun ini, FEUI akan kehilangan lagi karyawan seniornya. Tahun lalu kita melepas beberapa tokoh dan dosen senior, Pak Djun dan Pak Nas, dua orang gagah, tinggi besar, yang ketokohannya di kenal, bahkan di luar FEUI. Tahun-tahun lalu FEUI melepas pensiun Pak Tjas, Pak Koewat dan lain-lainnya.