• Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1952)

• Institut Teknologi Massachussetts, Amerika Serikat (M.Sc., 1956)

• Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat (1957)

• Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (Doktor)

• Universitas Harvard, Amerika Serikat (1964)

• Direktur Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi Universitas

• Asisten Rektor Universitas Indonesia (1962-1963)

• Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1963-sekarang)

• Menteri Tenaga Kerja Kabinet Pembangunan I Reshuffle (1971-1973)

• Menteri Pertambangan Kabinet Pembangunan II (1973-1978)

• Penasihat Bapindo (1978)

• Presiden Komisaris PT Aneka Tambang (1979)

• Anggota Komite Perencanaan Pembangunan PBB (1984)

• Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (1966)

• Presiden Komisaris PT Air Indonesia Transport (1979)

• Penasihat Ahli Kadin (1980)

• Komisaris (1980-1982)

• Presiden Komisaris PT Tifico (1982)

• Sekretaris Jenderal Kadin Indonesia (1982-1985)

Fokus Perbaikan Iklim Investasi

Ia primadona, cerdas, jelita dan populer. Analisisnya kritis, lugas dan jernih. Setahun setelah menjabat Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu, mantan Executive Director IMF ini dipercaya menjabat Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar dalam reshuffle KIB yang diumumkan 5 Desember dan dilantik 7 Desember 2005.

Sebelumnya, berkali-kali diisukan akan menjadi menteri, ternyata ia malah go international. Namun setelah menjadi konsultan di USAid, kemudian Executive Director IMF, dia pun dipercaya Presiden Yudhoyono menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu.

Seusai serah terima jabatan dari menteri sebelumnya, Kwik Kian Gie, di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (21/10/2004), Sri Mulyani menjawab wartawan perihal dirinya yang pernah bekerja pada Dana Moneter Internasional (IMF), lembaga yang banyak dikecam masyarakat, menjamin tidak akan ada intervensi dari IMF terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.

"Saya ini kan seorang, IMF itu 3.000 orang. Tidak bisa satu orang membawa kebijakan IMF. Saya juga seorang dari 34 menteri yang diangkat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Jadi, programnya saya rasa bukan atas selera pribadi atau satu lembaga, tapi keputusan bersama," katanya.

Dia menegaskan hanya ingin bekerja, menunjukkan fungsi Bappenas sebagai wadah konsolidasi dan konsultasi seluruh jajaran kabinet untuk merencanakan kebijakan pembangunan. Setelah diangkat menjadi menteri, Sri Mulyani akan meninggalkan jabatannya sebagai Direktur Eksekutif IMF untuk Asia Pasifik.

Mengenai program dalam waktu dekat, Sri belum bisa mengatakannya sekarang karena harus berkonsultasi dengan departemen teknis dan berbagai pihak lainnya.

Menurutnya, ada tiga faktor penggerak pertumbuhan ekonomi, yaitu fiskal, konsumsi, dan investasi. Jika mengandalkan fiskal, tampaknya berat karena utang pemerintah masih besar. Selain itu, adanya alokasi subsidi yang besar juga membuat ruang gerak mendorong pertumbuhan menjadi terbatas.

Dia menegaskan, investasi mutlak dibutuhkan Indonesia saat ini untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Indonesia tidak bisa lagi mengharapkan tingkat konsumsi dan kebijakan fiskal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

"Untuk mendorong peningkatan investasi, perlu adanya perbaikan iklim investasi dan infrastruktur yang memadai. Itu perlu dilakukan jika pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi," kata Sri Mulyani,

Di sisi lain, pemerintah tidak mungkin terus-menerus menggantungkan pertumbuhan ekonomi pada konsumsi. Jadi, katanya, untuk memacu pertumbuhan dengan cara menggerakkan sektor riil dan investasi diperlukan suatu iklim investasi yang baik. "Agar itu bisa berlangsung lama, diperlukan stabilitas makro ekonomi," ujar Sri Mulyani.

Mendunia, Sang Ekonom Primadona

Sebelum diangkat menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu, dia hijrah ke Atlanta, Georgia, Amerika Serikat (AS), sebagai konsultan di USAid sejak Agustus 2001. Kemudian, terpilih menjadi Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara  Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group). Dia perempuan pertama dari Indonesia menduduki posisi itu.

Sri Mulyani Indrawati atau akrab dipanggil Mbak Ani, adalah ekonom yang cantik, luwes, cerdas dan populer. Sejak paruh kedua dekade 1990-an namanya bisa disejajarkan dengan para selebriti dunia hiburan, akibat seringnya tampil di panggung-panggung seminar atau dikutip di berbagai media massa.

Komentar dan analisisnya kritis, lugas, jernih dan populer. Ia primadona panggung seminar dan talk show di televisi kala itu. Selain sering muncul di seminar-seminar, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) ini juga sempat aktif menjadi penasihat pemerintah bersama sejumlah ekonom terkemuka lain dalam wadah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Setelah Megawati menjadi presiden, dia disebut-sebut cukup dekat dengan Megawati dan sempat menyertai Megawati dalam sejumlah acara. Bahkan sempat diisukan akan ditunjuk menduduki salah satu posisi penting di kabinet. Namun, mendadak sejak Agustus 2001, namanya menghilang dari peredaran di dalam negeri.

Apa pasal? Rupanya anak binaan kesayangan Prof Widjojo Nitisastro yang lama memimpin Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi UI ini, sejak tanggal 10 Agustus 2001, sudah hijrah ke Atlanta, Georgia, Amerika Serikat (AS).

Menurut pengakuannya, rencana pindah ke AS sudah lama, dalam rangka kerja sama dengan lembaga bantuan milik Pemerintah AS, USAid dengan program otonomi daerah untuk perkuatan institusi di daerah. Yaitu, memberikan beasiswa S-2 untuk pengajar di universitas di daerah dari Aceh, Kaltim, Sulut, Papua dan Jawa. Programnya di Amerika memang tadinya hanya untuk satu tahun, tetapi diperpanjang dua tahun karena tenaganya masih diperlukan untuk konsultasi pengelolaan program USAid dalam bidang desentralisasi.

Di sana, ibu Dewinta Illinia (13), Adwin Haryo Indrawan (10), dan Luqman Indra Pambudi (6) dari perkawinan dengan Tonny Sumartono ini, banyak memberikan saran dan nasihat mengenai bagaimana mendesain program S-2 untuk perkuatan universitas di daerah maupun program USAid lainnya di Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Di samping itu, ia juga mengajar tentang perekonomian Indonesia dan ekonomi makro di Georgia University serta banyak melakukan riset dan menulis buku. Bukunya belum selesai. Topiknya tentang Krisis Ekonomi dan Implikasi pada Pengelolaan Utang Publik.

Seperti halnya di Indonesia, di Amerika ia juga sering mengikuti seminar, tetapi lebih banyak masalah internasional daripada di Indonesia. Sangat banyak yang mengundangnya untuk seminar, seperti dari USINDO, USAid, University of California San Diego, IMF, World Bank Asia Pacific Department, University of Columbia, Negara Belanda, Minister of Planning, dan sebagainya. Lupa, saking banyaknya.

Topiknya pun bervariasi, dari economic up date, desentralisasi dan otonomi, institutional reform, program IMF, governance dan antikorupsi, masalah konflik di Indonesia dan dunia, dan lain-lain.

Tentang filosofi hidup, ia mengatakan hidup hanya sementara. Maka kalau bisa ia hanya ingin melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik kepada bangsa, negara, agama dan keluarga. Serta ingin menikmati hidup bahagia, damai dengan diri sendiri dan sekitarnya.

Dalam rangka menikmati hidup berguna dan bahagia ini pula, ia getol pula mempelajari psikologi. Ia mengaku sudah sangat lama tertarik pada psikologi. Bahkan dulu ingin masuk fakultas psikologi daripada fakultas ekonomi, karena senang mempelajari tingkah laku dan sifat manusia. Ia senang psikologi karena bisa memahami secara lebih baik sifat dan karakternya sendiri maupun anak-anaknya. Sangat menyenangkan mempelajari bagaimana mereka berkembang dan berubah seiring dengan usia. So excited dan sangat menakjubkan. Sementara, menurutnya, ekonomi banyak bicara tentang tingkah laku pelaku ekonomi, seperti konsumen dan produsen, bahkan juga pemerintah.

Kepribadiannya yang lugas dan cerdas, telah mengantarkannya kepada pergaulan yang sangat luas. Ia disenangi banyak orang di dalam dan luar negeri. Tak heran bila pada awal Oktober 2002 lalu ia terpilih menjadi Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group), menggantikan Dono Iskandar Djojosubroto. Dia menjadi perempuan pertama dari Indonesia menduduki posisi itu.

Posisi itu mungkin tak asing baginya karena sebagai ekonom selama ini ia banyak berurusan dengan IMF, kebijakan IMF, dan dekat dengan orang-orang IMF. Namun, kesan yang mungkin akan sulit dihindari adalah dengan jabatannya yang baru ini pula tampaknya ia menjadi tak leluasa lagi mengkritik keras kebijakan, baik pemerintah maupun IMF.

Sehubungan dengan jabatannya yang baru, penggemar warna hitam, putih, dan pastel, yang juga menjabat komisaris independen di Unilever Indonesia dan Astra Internasional, ini harus pindah dari kawasan Dunwoody, Atlanta bagian utara, yang menjadi tempat tinggalnya setahun terakhir (2001-2002), ke Washington DC -sekitar 1,5 jam dengan pesawat dari Atlanta.

Sebab sejak 1 November 2002, ia berkantor di lantai 13 gedung markas pusat IMF di 19th Street, NW, Washington DC, Maryland, dengan jabatan Executive Director IMF. Baginya, jabatan baru ini adalah tanggung jawab yang harus diemban untuk memenuhi harapan para pemilih dan pendukung, terutama publik.

Ia merupakan perempuan kedua pada posisi itu, setelah seorang perempuan dari Thailand pernah menjabat sebelum Dono Iskandar Djojosubroto. Namun yang jelas, jabatan itu sangat jarang dipegang oleh perempuan. Dari segi usia, ia tergolong paling muda menjabat Executive Director IMF itu. Ia akan menjabat untuk masa dua tahun.

Penunjukannya juga di luar kebiasaan. Selama ini sudah ada semacam kesepakatan antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah bahwa jabatan itu merupakan hak BI. Sedangkan untuk perwakilan di Bank Dunia hak pemerintah. Tapi kali ini, ia justru dicalonkan Menkeu. Rupanya BI berkenan melepaskan haknya untuk mencari orang yang tepat dan paling baik untuk mewakili kepentingan Indonesia di dunia internasional, terutama IMF.

“Pencalonan saya oleh Menkeu yang juga bekas Deputi Gubernur BI tentu sudah melalui konsultasi dan berbagai proses pendahuluan yang mungkin dianggap terbaik untuk kepentingan Indonesia secara keseluruhan dan bukan kepentingan satu-satu institusi, apalagi kepentingan perseorangan,” kata lulusan doctor ekonomi dari University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A (1990–1992) ini.

Ia mengemban tugas mewakili 12 negara anggota SEA Group di IMF. Tugasnya sebagai executive director terkait dengan pengambilan keputusan (to execute). Untuk menentukan berbagai program dan keputusan (action) yang harus diambil IMF. Jadi ia tidak hanya mewakili kepentingan Indonesia. Namun mewakili kepentingan negara-negara anggota di lembaga IMF maupun forum internasional yang relevan. Posisi executive director memberinya kekuasaan penuh untuk bicara dan menyuarakan pemikiran, pertimbangan, maupun keprihatinan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang kebanyakan masih dalam kondisi berkembang dan miskin.

Dengan demikian ia juga mempunyai kewenangan untuk melihat dan mengevaluasi, baik kondisi perekonomian Indonesia maupun cara operasi dan prioritas program IMF di dunia. Serta mempunyai banyak kesempatan untuk ikut memperbaiki orientasi program IMF di banyak negara maupun mengatasi dan ikut menyelesaikan masalah global, terutama yang berhubungan dengan arsitektur keuangan dunia, governance, serta berbagai perkembangan dan pembangunan institusi yang diperlukan negara yang ingin bergabung dalam sistem global yang penuh risiko dan ketidakpastian.

Dengan jabatan barunya, ia terpaksa meninggalkan pekerjaan mengajar dan berbagai tugas lainnya termasuk di perusahaan swasta sebagai komisaris. Karena posisi executive director di IMF adalah pekerjaan full time dan tidak boleh memiliki keterikatan lain yang bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Banyak orang merasa yakin, bahwa ia akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik di IMF. Sebab selama ini ia dikenal sangat dekat dengan orang-orang IMF. Namun terlepas dari soal kedekatan secara pribadi itu, menurutnya yang lebih penting adalah kedekatan institusi. Menurutnya, institusi IMF memiliki pendekatan cukup baku dengan pemerintahan yang menjalankan programnya. “Bahwa hubungan pribadi bisa menolong atau membebani program, secara resmi saya rasa ada standar dan acuan yang baku dalam menilai, mengevaluasi dan menentukan sikap IMF terhadap negara penerima bantuan program,” katanya.

Mengenai adanya pandangan negatif yang timbul dan tenggelam di Tanah Air berkaitan dengan keberadaan dan peran IMF di Indonesia, ia mengatakan, “Sebatas pandangan untuk mencerdaskan bangsa kita dan mendidik bangsa kita dalam menentukan sikap, saya rasa wajar dan sehat. Yang tidak sehat kalau pandangan ini berimplikasi pada pandangan dunia internasional terhadap komitmen dan kesungguhan pemerintah dalam menerima dan melakukan reformasi ekonomi.”

Sementara tanggapannya terhadap teori atau evaluasi mantan ekonom Bank Dunia Joseph Stiglitz tentang krisis Asia dan resep IMF yang dinilai memperparah krisis, seperti terjadi di Indonesia melalui penutupan 16 bank tahun 1998, ia menyarankan lebih baik membaca laporan Independent Evaluation Office serta perlu melakukan refleksi balik terhadap keputusan yang diambil saat krisis mulai terjadi tahun 1997-1998.

Menurutnya, kita tidak boleh melupakan seberapa kemungkinan dan keleluasaan yang dihadapi pemerintah maupun IMF dalam mendesain dan menentukan program. Kebijakan kontraktif fiskal yang disarankan IMF pada masa krisis dilandasi pemikiran bahwa pemerintah dalam kondisi memburuk, baik secara politik maupun secara fiskal, sehingga respons yang harus dilakukan adalah melakukan penghematan.

Tentu ini akan berakibat pada kontraksi ekonomi yang mungkin memperburuk baik lapisan berduit maupun kelompok miskin. Dengan pertimbangan ini, diperlukan kebijakan komplementer untuk melindungi kelompok miskin dan paling rapuh agar tidak mengalami pemburukan sepanjang krisis.

Namun, ekspansi fiskal jelas bukan tanpa batas. Maka, kalau dilihat setelah diperbolehkan ekspansi fiskal yang terukur, Indonesia harus kembali mulai mengetatkan fiskalnya untuk memperbaiki kesinambungan kondisi anggaran pemerintah.

Ia melihat pendapat Stiglitz dan IMF akhirnya akan bermuara pada kapan waktu yang tepat untuk melakukan kebijakan makro, fiskal dan moneter, yang sesuai dengan kondisi dan persoalan yang dihadapi suatu perekonomian.
Perihal rencana Indonesia menghentikan kontrak dengan IMF akhir 2003, ia mengatakan semua negara ingin segera terlepas dari program IMF, karena itu berarti negara itu sudah sehat dan mampu berjalan mandiri dan mampu mendapatkan kepercayaan internasional dalam pengelolaan ekonominya.

Kedaulatan negara dalam pengelolaan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa yang harus diraih dengan kerja keras, disiplin tinggi, komitmen dan tanggung jawab yang terbukti dan teruji dalam proses waktu dan dalam berbagai episode, berbagai kesempatan dan kejadian.
Secara teknis, ekonomi bisa dilihat dan dihitung dari kondisi fiskal, neraca pembayaran dan moneter untuk menentukan apakah keputusan memutuskan program IMF tahun 2003 memang baik dan tepat bagi Indonesia.

Namun, katanya, bila keputusan itu sudah dilakukan secara politik dan tidak melalui proses kalkulasi teknis yang teliti dan hati-hati, artinya Indonesia harus kerja ekstra keras untuk bisa menghindari situasi yang tidak baik pada tahun 2003.

Artinya mulai sekarang pemerintah, DPR, dan lembaga yudikatif harus kerja keras agar tahun 2003 kondisi fundamental kita memang makin kuat dan membaik sehingga keputusan politik itu bisa terjadi dan terealisir tanpa menimbulkan risiko bagi rakyat.  ►tsl

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Dilahirkan di Bekasi pada tanggal 3 April 1960. Masuk FEUI pada tahun 1979 mengambil jurusan Studi Pembangunan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1984. Pada tahun 1990 mengambil pendidikan S2 di John F Kennedy School of Goverment, Harvard University, USA dan memperoleh gelar Master of Public Administration pada tahun 1991. Selanjutnya pada tahun 1996, Muliaman mendapatkan gelar Doctor of Philosophy dari Faculty of Bussines and Economics, Monash University, Australia.

Ahmad Fuad Rahmany menggantikan Darmin Nasution sebagai Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Sebelumnya Dr. Ahmad Fuad Rahmany pernah menduduki posisi Deputy for Budgeting and Accountancy pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Surat Utang negara dan Kepala Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON).

Beliau lulus dari FE Universitas Indonesia pada tahun 1981. Kemudian mendapatkan Master of Art dari Duke University, Durham, North Carolina, USA (1987) dan Doktor di bidang ilmu ekonomi dari Depertment of Economics, Vanderbilt University, Tennesee, USA (1997) dengan bidang spesialisasi pada International Economics/Finance and Development Economics.

sumber: www.bapepam.go.id

Mendorong Kemandirian BPK

Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) ini ditetapkan sebagai ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah sempat terjadi tarik ulur antara DPR dan pemerintah. Presiden Megawati Soekarnoputri di hari terakhir masa jabatannya akhirnya menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 185 M Tahun 2004 tertanggal 19 Oktober 2004 mengangkat tujuh pimpinan BPK.

Selain Anwar Nasution yang telah diusulkan DPR sebagai ketua BPK, juga dikukuhkan  Wakil Ketua BPK Abdullah Zaini dan lima anggota BPK. Mereka adalah Imran (deputi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan/BPKP), Baharudin Aritonang (mantan anggota Komisi IX DPR), Hasan Bisri (auditor BPK), Irjen Pol Udju Zuhairi (mantan anggota Komisi IX DPR), dan I Gusti Agung Rai (auditor BPK).

Masa jabatan ketua BPK Satrio Budiardjo "Billy" Joedono yang digantikan Anwar seharusnya berakhir pada 8 Oktober 2003. Tetapi, presiden memperpanjangnya.

Anwar Nasution kepada wartawan mengatakan, ke depan BPK harus bisa lebih mandiri. Kemandirian itu bisa dimulai dengan penguatan undang-undang BPK yang saat ini dalam proses amandemen di DPR. Kemandirian BPK dimaksud termasuk  kemandirian secara politis maupun anggaran. "Selama ini belum ada UU soal kemandirian BPK. Jadi, BPK belum mandiri. Kita harus pikirkan itu," ujar Anwar.

Anwar juga berjanji akan tetap independen. Meski pernah menjadi pejabat di BI, dia bertekad BPK akan objektif jika menemukan penyelewengan di tubuh bank sentral tersebut.

Dihubungi terpisah, anggota DPR Rizal Djalil menilai penunjukan Anwar tidak akan menimbulkan polemik. Selain sosok Anwar dinilai relatif bersih, kemampuannya juga sudah teruji. Terutama, selama menjabat deputi gubernur senior (DGS) BI.

Beberapa fraksi di DPR menilai Anwar sosok terbuka dan apa adanya. "Figur seperti itu yang dibutuhkan BPK. Tapi, sebaiknya Pak Anwar tidak banyak komentar seperti saat di BI setiap selesai salat Jumat," saran Rizal.

Untuk rencana kerja, DPR merekomendasikan agar BPK memperpendek tugas audit yang kini dikerjakan setiap enam bulan. Ke depan, setiap institusi yang memasukkan laporan keuangannya, BPK bisa langsung mengaudit dan mengumumkannya ke publik. "Jadi, tidak perlu menunggu sampai enam bulan untuk memproses audit," harapnya. (ssk/pri/yun)

Setelah Masuk ‘Sarang Penyamun'

Ia dikenal sebagai ekonom yang sangat vokal. Sebelum menjadi Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, ia sering mengkritik tajam pemerintah dan Bank Indonesia menyangkut kebijakan sektor ekonomi dan moneter. Salah satu kritiknya yang paling monumental ketika ia menyatakan: "Bank Indonesia itu sarang penyamun." Maka, saat diangkat masuk BI, banyak harapan dialamatkan ke pundaknya untuk membersihkan penyamun dari bank sentral itu.

Tapi, tampaknya mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu tidak bisa berbuat banyak. Ia pun telah mengakhiri masa tugasnya di BI pada Selasa 27 Juli 2004, digantikan oleh Miranda Gultom. Sebelum melepas jabatan Deputi Senior Gubernur BI itu, ia telah dinominasikan di urutan pertama yang dipilih dan diajukan oleh DPR kepada presiden untuk menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggantikan Satrio Billy Joedono yang telah berakhir masa tugasnya.

Publik yakin, pria kelahiran Sipirok, Sumatera Utara 5 Agustus 1942, ini tidak sembarang melemparkan kritik terhadap bank sentral itu. Sebab sebagai seorang ekonom dan akademisi, ia diyakini punya alasan cukup kuat tentang pernyataan-pernyataannya. Doktor bidang ekonomi dari Tufts University, Massachusetts, USA 1982, itu mengatakan kritiknya tidak lepas dari tindakan BI sendiri. Lembaga ini lebih banyak berperan sebagai bagian dari birokrasi daripada sebagai bank sentral.

Menurutnya, hampir semua program kredit yang dikeluarkan BI lebih bernuansa politik. Sehingga terjadilah praktek mark up, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta adanya investasi keliru yang mengakibatkan kehancuran sistem perbankan. Sebelum diberlakukannya UU No. 23/1999, BI memang masih belum independen dan masih mengucurkan kredit.

Sebelum menjabat di BI, ia juga mengungkapkan bagaimana ulah bank sentral ini yang diibaratkannya sebagai rumah gadai. Hal mana, BI kerap memberikan kredit tanpa memperhatikan karakter dan tingkah laku si penerima kredit itu sendiri. Tindakan itu berakibat fatal, dan harus dibayar mahal oleh perbankan nasional. Antara lain, katanya, itu terlihat dari tindakan BPPN yang harus membayar mahal ahli hukum, konsultan, dan tenaga ahli lainnya. Karena itu, lanjutnya, BI tidak boleh lagi memberi kredit-kredit yang bernuansa politik.

Lalu setelah masuk BI yang disebutnya ’sarang penyamun’ itu, tampaknya ia tidak bisa berbuat banyak. Posisinya sebagai Deputi Senior Gubernur BI tidak cukup kuat untuk melakukan reformasi di bank central yang penuh noda itu. Mentalitas para pejabat dan karyawannya yang sudah terbiasa melayani kepentingan diri, sehingga berakibat kebijakan moneter negeri ini sempat amburadul, tak mudah diubah. Bahkan berbagai pihak sempat menduga bahwa ia menjadi larut dalam ’sarang penyamun’ itu. Atau BI kini sudah tidak lagi sebagai’sarang penyamun’?

Namun, kelihatannya ia bukan orang yang diinginkan dalam tubuh BI. Presiden Megawati Sukarnoputri juga tampaknya tak melihat potensinya untuk dapat memperbaiki kinerja BI. Terbukti, ia tidak ikut dicalonkan untuk menjabat Gubernur BI menggantikan Syahril Sabirin yang akan berakhir masa jabatannya 17 Mei 2003. Padahal, sebelumnya banyak pihak menduga ia akan dicalonkan. Bahkan disebut, ia salah seorang yang paling layak dicalonkan daripada tiga calon yang diajukan presiden.

Ketidakkuasaannya melakukan reformasi dalam tubuh BI, tercermin juga dalam sikapnya sehari-hari. Ia malah sempat melontarkan betapa pihak asing tak memandangnya, karena jabatannya hanya deputi senior, saat syahril Sabirin dalam tahanan sekalipun. Lalu, ia pun sempat menyatakan mengundurkan diri bersama empat deputi Gubernur BI, secara serempak, saat Gubernur BI Syahril Sabirin ditahan karena dituduh terlibat kasus Bank Bali.

Pengunduran diri ini mengundang pro dan kontra. Ada yang mengiranya sebagai persekongkolan atau mungkin tekanan untuk mengganti Syahril Sabirin yang memang sudah lama diinginkan Presiden Abdurrahman Wahid ketika itu. Apalagi, sehari setelah pengunduran diri itu, presiden mengajukan namanya menjadi calon Gubernur BI bersama Dr Hartadi dan Fajriah Fajriah yang saat itu menjabat Direktur Pengawasan BI.

Namun, keinginan penggantian Gubernur BI itu rupanya tidak mudah dilakukan. Terjadi pro dan kontara tentang hal ini. Akhirnya pemerintah dan DPR sepakat (Minggu 19/11/2000) proses pergantian gubernur bank sentral itu diundur sambil menunggu revisi Undang-undang (UU) No. 23/1999 tentang BI.

Kendati Gus Dur sendiri tetap bersikeras mempertahankan Anwar Nasution sebagai calon gubernur BI. Pasalnya, Anwar dinilai memenuhi kriteria untuk menduduki posisi orang nomor satu di bank sentral itu. Kalangan DPR menolak pencalonan Anwar, karena selain ada parpol yang mempunyai kepentingan untuk mempertahankan Syahril, mekanisme yang ditempuh Gus Dur juga dinilai melanggar UU No. 23/1999.

Beberapa pengamat berpendapat, pengajuan tiga bakal nama calon gubernur BI dan deputi gubernur senior merupakan kesalahan, bahkan pemerintah bisa dikategorikan melanggar UU No. 23/1999. Syahril yang berstatus tahanan rumah dalam kasus Bank Bali (BB) tidak bisa diberhentikan begitu saja selama belum ada kepastian hukum yang menyebutkan dia bersalah. Ini disebut bukan sekadar intervensi, tapi juga pelanggaran UU.

Sementara, untuk mencegah kevakuman kepemimpinan BI, pemerintah tetap meminta kepada mereka yang mengundurkan diri untuk bekerja sampai terpilihnya deputi yang baru. Pemerintah memandang, pengunduran diri mereka bukan dilihat sebagai bentuk kegagalan kerja, tetapi merupakan permintaan pribadi masing-masing sebagai tanggung jawab moral terhadap apa yang terjadi di masa lalu.

Kepala Biro Humas BI Halim Alamsyah itu juga mengeluarkan pernyataan pers  yang menyebutkan, penanggungjawab pelaksanaan tugas BI tetap dilaksanakan anggota Dewan Gubernur BI. Selain itu, BI mengimbau kalangan perbankan dan lembaga keuangan baik dalam maupun luar negeri serta masyarakat tetap tenang dan bertindak wajar, sehingga tak mengganggu upaya pemulihan ekonomi nasional yang saat ini sedang dilaksanakan.

Sementara itu, Anwar Nasution didampingi Deputi Gubernur BI Achyar Ilyas dan tiga orang staf BI sebelumnya menjenguk Syahril Sabirin di Rumah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Agung. Wartawan yang mengira terjadi penandatanganan serah terima wewenang Gubernur BI di tahanan itu, langsung mengerumuni Anwar. Anwar membantah isu serah terima itu. Ia mengatakan, belum ada rencana Syahril mundur dari jabatan sebelum pengadilan memutuskan apakah salah atau tidak. Ia yang menjadi pelaksana tugas kepemimpinan BI setelah Syahril Sabirin ditahan, juga berkali-kali berkata tak tahu saat wartawan menanyakan pendapatnya tentang rekayasa di balik penahanan Syahril.

Perjalanan karir penulis Financial Institutions and Policies in Indonesia, ISEAS (1983), ini banyak berada di lingkungan akademis. Diawali sebagai asisten pengajar, dosen dan guru besar ekonomi di FEUI mulai tahun 1964 sampai sekarang. Selain itu sejak tahun 1985 menjadi pengajar tamu mata kuliah ekonomi di Lemhannas, Seskoal dan Seskoad. Pada tahun 1995-1996, ia sempat menjadi pengajar tamu mata kuliah ekonomi pembangunan di University of Helsinki, Finlandia. Selain itu ia juga aktip sebagai konsultan dan menjabat Komisaris Semen Gresik, dan Pelindo II.

Maka ketika ia baru diangkat menjadi Deputi Senior Gubernur BI, Rasa humor, saat sejumlah wartawan ingin mengucapkan selamat, secara berkelakar ia mengatakan: "Jangan memberi ucapan selamat. Lebih tepat ucapan duka cita. Soalnya, gaji saya sekarang hanya sepertiga dari yang saya terima setiap bulannya. Padahal, tugas dan beban saya lebih berat," ucapnya tertawa, seperti dikutip sebuah majalah.

Ucapan itu tidak berlebihan. Sebab dengan menjadi Deputi Senior Gubernur BI, ia harus melepaskan sejumlah jabatannya. Soalnya, sebagai deputi senior, ia tidak bisa lagi merangkap jabatan. Selain itu, sudah pasti, waktunya akan banyak tersita di BI. Sehingga kesempatannya berceramah di mana-mana seperti sediakala dan untuk berkumpul dengan keluarga pun jadi berkurang. Termasuk shoping ke mal bersama anak dan isterinya. Bahkan, suatu kali, ia harus absen menemani anak dan isterinya berlibur ke luar negeri --sekaligus menjadi pembicara pada sebuah seminar di sana-- karena harus tampil di DPR untuk melakukan presentasi sebagai calon Deputi Senior Gubernur BI.

Kendati demikian, diangkatnya ia menjadi orang nomor dua di bank sentral itu bukan tidak mengundang pro-kontra. Alasannya macam-macam. Di antaranya sikap kritisnya terhadap pemerintah menyangkut kebijakan sektor ekonomi, moneter, maupun politik secara umum. Salah satu kritiknya yang paling monumental adalah: "Bank Indonesia itu sarang penyamun." Kritik ini membuat orang-orang BI tercengang dan berang. Sebagian ada pula yang mengatakan bahwa ia tidak berkemampuan membangun kerja tim. Juga keenggannya melepaskan jabatan sebagai Dekan FE UI.

Pria Batak berjiwa kebangsaan ini menghabiskan masa kecil di tanah kelahirannya Sipirok, Tapanuli Selatan. Di situ ia menamatkan SD dan SMP. Di SMP, ia meraih juara pertama. Lalu melanjut ke SMA Teladan, Medan. Di sini, ia menjadi "preman" --istilah di sana untuk anggota gank. Namun, sekolahnya tetap lancar.AN. Mengambil jurusan ilmu pasti dan pengetahuan alam, ia juga menjuarai mata pelajaran aljabar, goneometri, dan ilmu falak. Anehnya, "Mata pelajaran ekonomi malah saya tak suka," kanangnya.

Lalu, tak heran bila kemudian ia mendaftar di Fakultas Matematika & Ilmu Pasti Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB), 1961. Baru setahun ia kuliah, seorang rekan se-SMA "menggodanya". Rekannya bilang, lowongan untuk sarjana matematika susah. ”Nanti mau kerja apa kau," kata si teman, yang lalu menganjurkannya pindah ke fakultas ekonomi. Anwar pun mendaftar ke FE UI dan diterima.

ITB pun ditinggalkan, lalu tinggal di asrama mahasiswa UI di Rawamangun. Ketika di asrama itu, ia memprakarsai nama asrama itu, Daksinapati, kata Sanskerta yang berarti "calon suami yang baik". Nama itu dipakai hingga kini. Pada 1966, ia turut menyelenggarakan seminar ekonomi, yang kesimpulannya dipakai sebagai bahan Ketetapan MPRS No. 63/MPRS/66.

Pada 1968, setelah lulus dari FE UI, ia mengajar di almamaternya, sambil menjadi tenaga bantuan pada Dirjen Moneter Departemen Keuangan. Sejak 1975, ia menjadi peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) FE UI. Menurutnya, hal yang menarik sebagai peneliti adalah tidak adanya ikatan birokrasi. Ia mengaku paling malas kalau disuruh rapat.

Ia pun kemudian meraih MPA di Harvard University, Massachusetts, USA pada tahun 1973. Tahun berikutnya (1974), ia menikah dengan perancang interior Maya Ayuna. Gelar doktornya dalam bidang ekonomi diraih di Tufts University, Medford, Massachusetts, USA pada tahun 1982. dengan disertasi berjudul "Macroeconomic Policies, Financial Institutions and a Short Run Monetary Model of the Indonesian Economy". Di negeri Paman Sam itu, penggemar joging ini, juga mendalami administrasi perpajakan.

Ia anak sulung dari enam bersaudara. Darah guru mengalir dalam tubuhnya. Kedua orangtuanya guru SMP. Pria yang suka kelakar ini, juga rajin berolahraga. dulu, pada 1970-an ia berlatih karate pada Lahardo. Sebagai murid yang setia, ia ikut berpartisipasi ketika Lahardo diadu melawan macan di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Sebelum Lahardo masuk gelanggang, ia dan teman-temannya mengelilingi sang macan. Tahu-tahu, ada penonton iseng melempar sesuatu. "Kami langsung bubar, karena macan keburu mengamuk duluan," tuturnya seraya tertawa terpingkel-pingkel.

Kinerja
Seusai menjadi pembicara kunci pada Seminar 'BPR, Peluang Investasi' di Malang, beberapa waktu lalu, ia mengatakan semua pihak agar jangan hanya menyalahkan tim ekonomi Kabinet Gotong Royong sehubungan dengan upaya mereka dalam pemulihan ekonomi bangsa yang terkesan 'jalan di tempat.' Karena ada berbagai masalah dan faktor yang kurang mendukung upaya pemulihan ekonomi bangsa ini, seperti masa transisi menjadi sistem demokrasi.

Selain persoalan masa transisi, katanya, hal itu juga dipengaruhi adanya perubahan sistem pemerintah dari sentralistis menjadi otonomi serta adanya pengurangan peran politik dari TNI. Sehingga perlu waktu untuk perbaikan yang dilakukan secara bertahap.

Ia juga menjelaskan salah satu strategi pemerintah yang kini gencar dilakukan untuk pemulihan ekonomi nasional adalah memberdayakan usaha kecil menengah (UKM) melalui empat pilar kebijakan, yakni kebijakan kredit perbankan, kebijakan kredit program, bantuan teknis, serta pengembangan kelembagaan. Ia berharap melalui empat pilar strategi tersebut dapat memperluas akses UKM terhadap fasilitas kredit perbankan, sehingga potensi UKM dapat dikembangkan sekaligus mempercepat usaha negeri ini untuk keluar dari krisis ekonomi.

Ia pun menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum bisa dikatakan sustainable (berkesinambungan). Sebab, iklim investasi di dalam negeri belum memungkinkan bagi para investor untuk berbondong-bondong masuk dan membuka investasi baru di Indonesia.

Menurutnya, adanya peningkatan konsumsi dalam negeri, juga tidak mampu memacu kenaikan investasi. Oleh karena itu, agenda terpenting bagi pemerintah, termasuk BI, adalah bagaimana menjaga situasi dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta keamanan dalam negeri yang dapat merangsang masuknya investor.

"Betul dalam teori ekonomi yang kita pelajari, kalau konsumsi itu meningkat, maka melalui proses akselerator hal itu akan menggerakkan dan mendorong perekonomian. Asalkan, kenaikan konsumsi itu memang meningkatkan investasi. Dengan peningkatan investasi yang terjadi, harusnya akan meningkatkan income. Akan tetapi, belum kelihatan di sini bahwa kenaikan konsumsi menaikan investasi,” jelasnya. ►tsl

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Ekonom Indonesia Kelas Dunia

Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Bersatu dan mantan direktur eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) seorang ekonom perempuan Indonesia yang sudah dikenal dunia. Puteri ekonom kondang Panglaykim, ini telah menjadi pembicara laris bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia. Ia sering dimintai masukan oleh lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan IMF.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menyelesaikan pendidikan SMA sampai mendapat gelar Master of Arts di Australia. Puteri bangsa Indonesia kelahiran Jakarta 23 Oktober 1956 ini meraih gelar MA dalam bidang Microeconomics, Macroeconomics, International Trade, Economic Development & Accounting dari Australian National University, Canberra (1980) dengan judul disertasi "Direct Foreign Investment in the ASEAN Countries".

Sementara gelar Ph.D. diperolehnya dalam bidang International Trade, Finance & Monetary Economics dari Universitiy of California, Davis (1986) dengan judul disertasi "The Effect of Oil Shocks on a Small Oil Exporting Country: The Case of Indonesia".

Ia seorang ekonom yang telah menjadi pembicara laris bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia lainnya. Namanya sudah tidak asing bagi media berkelas dunia. Sering menjadi nara sumber bagi Time, CNN, Asiaweek dan lain-lain. Bahkan ia sering dimintai masukan oleh berbagai lembaga keuangan dunia seperi World Bank, IMF dan ADB. Sudah sangat banyak tulisan karyanya yang dipublikasikan berbagai media di dalam maupun luar negeri. Ia juga menjadi kontributor pada banyak buku.

Atas berbagai prestasinya, ia telah menerima beberapa penghargaan, antara lain dari Australian National University Masters Scholarship (1979-1980), dari University of California Regents Fellowships (1983-1984), dan dari Eisenhower Exchange Fellow, Individual National Program (1990).

Pada tahun 1999 ia melepas jabatannya sebagai Direktur Eksekutif Centre for Strategic
and International Studies (CSIS) karena kepindahannya ke Houston, Texas. Mengenai keberadaan CSIS yang ditengarai berbagai kalangan sangat dekat dengan pusat kekuasaan bahkan menjadi policy maker pemerintahan Orde Baru, ia mengatakan, pada walnya ada benarnya yakni ketika CSIS didirikan oleh Ali Murtopo, Soedjono Hoemardani dan lain-lain memang beberapa orang duduk di pemerintahan.

Tapi, jelasnya, pada dasarnya CSIS adalah kelompok think-tank yang tujuannya menciptakan good civil society. Sehingga mulai pertengahan tahun 80-an, CSIS mulai dimusuhi Soeharto oleh karena mulai mengkritik pemerintah secara terbuka.

Fokus Empat Masalah
Menteri Perdagangan ini mengatakan untuk meningkatkan ekspor akan menekankan pada empat masalah yang perlu ditangani.  Keempat masalah itu adalah penghapusan ekonomi biaya tinggi, menarik investasi, memperbaiki infrastruktur, dan memperluas akses pasar ekspor.

"Strategi jangka pendek dan menengah, bagaimana  mengurangi biaya ekonomi tinggi," kata Mari yang dihubungi Kompas di Shanghai, China, Selasa (2/11/2004). Untuk itu, akan dilakukan deregulasi ketentuan-ketentuan yang membuat biaya ekonomi tinggi.  Biaya ekonomi tinggi itu membuat produk ekspor menjadi tidak kompetitif karena harga tidak dapat bersaing. Akibatnya, kinerja industri berorientasi ekspor pun bisa berkurang.

Seperti diberitakan, nilai ekspor pada September 2004 mencapai 7,152 miliar dollar AS atau meningkat 41,43 persen dibandingkan dengan nilai ekspor September 2003. Secara akumulatif, nilai ekspor Januari-September 2004 menjadi 50,74 miliar dollar AS atau naik 10,77 persen dari nilai ekspor periode yang sama tahun 2003. Nilai ekspor nonmigas sendiri meningkat 13,76 persen menjadi 5,68 miliar dollar AS pada September 2004.

Menurut Mari, ada beberapa masalah yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi. Misalnya, masalah upah minimum regional yang belum diimbangi dengan tingkat produktivitas yang tinggi. "Selain itu, masalah ketentuan perpajakan, masalah penyelundupan, pungutan di daerah dan pungutan liar."

Strategi lain yang akan diupayakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekspor adalah menarik investasi baru dan memperbaiki infrastruktur. "Itu upaya yang harus dilakukan di dalam negeri," katanya.

Secara internasional, menurut Mari, pengusaha bersama pemerintah harus terus melakukan promosi dan memperluas akses pasar ekspor. Pihak Indonesia juga perlu ikut serta dalam perjanjian atau kesepakatan multilateral atau bilateral di bidang perdagangan.

Selain itu, yang penting juga untuk diupayakan oleh semua pihak adalah bagaimana mendorong perbankan bisa menjalankan fungsi intermediasi.

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Mr Clean di Tengah Maraknya Korupsi

Mantan Menteri Keuangan pada era Orde Baru ini digelari Mr Clean. Pendiri dan Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) ini terbebas dari korupsi kendati ia bagian inti kekuasaan (keuangan) pada era Orde Baru yang terkenal amat korup itu. Dalam Musyawarah Nasional Palang Merah Indonesia (PMI) ke XVIII di Jakarta, 6-9 Desember 2004 dia terpilih kembali menjadi ketua umum PMI periode 2004-2009.

Selain aktif dalam bidang kemanusiaan, ia pun sangat memprihatinkan masih maraknya korupsi pada era reformasi ini. Menurutnya, corrupt itu selalu abuse of power. Semakin tinggi kualitas dari good governance, semakin rendah korupsi. Sebaliknya semakin rendah kualitas good governance, korupsinya semakin tinggi.

Perihal latarbelakang mengapa perlu membangun masyarakat transparansi, ia melihatnya dalam kaitannya dengan tigal hal fundamental dalam etika kekuasaan, public ethic. Pertama, bagaimana seseorang atau sekelompok orang itu mencapai kekuasaan tertentu. Cara bagaimana dia mencapai kekuasaan itu, pakai cara demokratis, legitimate, dan manusiawi atau tidak.

Kedua, kalau dia sudah mencapai kekuasan, meskipun dia mencapai kekuasaan itu dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum, sesuai dengan konsensus yang berlaku dalam masyarakat, kemudian juga sah secara demokratis, masih timbul pertanyaan: bagaimana kekuasaan itu digunakan. Apakah telah digunakan betul-betul untuk kepentingan publik atau masyarakat yang diwakili. Apakah kekuasaan itu telah digunakan sesuai dengan konsensus semula, atau apa tidak ada penyalahgunaan dari konsensus semula.

Apakah kekuasaan tidak digunakan berlebih-lebihan, excessive use of power, sehingga semua ditekan ke bawah. Yang terakhir ini biasa disebut soft authoritarian. Seperti negara-negara di Asia Tenggara itu legitimate, sah kekuasaannya, pemilihannya demokratis, tapi kekuasaan digunakan berlebih-lebihan. Kalau tidak abuse, penyalahgunaan biasanya yang terjadi penggunaan kekuasaan berlebih-lebihan, excessive.

Kemudian apakah dia telah menempuh cara-cara yang tidak wajar untuk melanggengkan kekuasaannya. Misalnya, tindakan apapun akan dia lakukan supaya dia itu in power. Apakah tidak ada upaya-upaya dengan cara apapun hendak melanggengkan kekuasaan, as soon as possible. Di Indonesia itu berlaku abuse of power; kedua, excessive use of power, ketiga melanggengkan kekuasaan. Tiga-tiganya berjalan di Indonesia ini.

Ketiga, tentang pertanggungjawaban kekuasaan, public accountability. Apakah kekuasaan itu dipertanggungjawabkan secara transparan?

Setelah reformasi, katanya, kita ingin membuka lembaran sejarah baru. Karena itu kita dirikan masyarakat transparansi. Supaya orang tahu pertanggungjawaban itu maka harus transparan; yang maksudnya supaya masyarakat itu mengetahui bahwa kekuasaan itu, meskipun susah, telah dipertanggungjawabkan secara transparan. Jadi orang tahu kalau nanti masyarakat itu dilibatkan secara luas dengan cara yang transparan melalui media massa dan lain-lain. Wewenang publik itu telah dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan telah digunakan sebetul-betulnya untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok. Betul-betul untuk kepentingan umum. Menurutnya, public accountability and transparancy itu tidak bisa dipisahkan. Ini satu.

Kemudian, kedua, transparansi itu penting dalam rangka good governance. Good governance itu adalah cara-cara menggunakan kekuasaan dan kewenangan sedemikian rupa sehingga kewenangan itu digunakan betul-betul untuk kepentingan umum dengan cara yang transparan.

Good governance itu ada jika ada pembagian kekuasaan. Jadi ada disperse of power, bukan concentrate of power. Good governance sama dengan disperse of power, pembagian kekuasaan plus public accountability plus transparancy.

Good governance perlu untuk menekan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang biasanya itu menimbulkan korupsi. Dan corrupt itu selalu abuse of power. Semakin tinggi kualitas dari good governance, semakin rendah korupsi. Sebaliknya semakin rendah kualitas good governance, korupsinya semakin tinggi. Di sini muncul lagi unsur transparansi.

Dahulu orang bicara good governance itu hanya untuk wilayah publik. Sekarang ndak karena dibicarakan lebih luas lagi pada perusahaan-perusahaan. Kenapa? Perusahaan-perusahaan itu juga menyandang atau mempunyai kekuasaan dari masyarakat. Mereka menyandang amanat masyarakat. Misalnya, kita taruh uang di Bank. Kalau terjadi apa-apa di bank-nya? Sementara manajemennya nggak betul? Uang kita hilang. Ini berkaitan dengan konsep stake holder. Jadi stake holder-nya tidak hanya share holder. Semuanya berkepentingan.

Kalau perusahaan besar manajemennya nggak betul, dampaknya juga pada masyarakat. Jadi sekarang ini yang menyandang public accountability itu tidak hanya kekuasaan-kekuasaan publik tetapi juga meluas pada perusahaan-perusahaan. Karena itu governance di sini pada public sector maka biasanya kita juga ngomong as well as in the corporate sector.

Kemudian, good governance equal to disperse of power atau pembagian kekuasaan, plus public accountability, plus transparancy. Nah pengertian transparansi jauh lebih luas dari hanya sekedar keterbukaan. Sekarang disperse of power itu bentuknya apa? Harus ada suatu lembaga-lembaga di luar eksekutif, yaitu: legislatif, yudikatif dan eksaminatif. Jadi orang sekarang tidak bicara trias politika lagi. Nggak, sudah empat: eksekutif, yudikatif, legislatif dan eksaminatif. Ini menjadi empat pilar. Yang tiga terakhir itu harus independen terhadap eksekutif.

Independen itu apa? Dia menyangkut fungsinya dan tingkah lakunya. Dia tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh eksekutif dalam pengambilan keputusan. Begitu dia dipengaruhi, dia tidak independen lagi. Karena memang tugas yang tiga itu mengawasi yang satu, eksekutif itu.

Lalu, yang namanya pemisahan kekuasaan itu adalah dilembagakannya yang namanya oposisi. Pelembagaan dari partai oposisi; partai oposisi selalu menjadi bayangan, bahkan dia punya kabinet. Kalau ini (pemerintahan) tidak berkuasa lagi, maka oposisi akan naik. Masalahnya mengapa orang itu menggunakan partai oposisi? Berfikir demokratis itu adalah berfikir dalam kerangka alternatif; sedangkan otoriter itu tidak pernah berfikir dalam kerangka alternatif, karena cuma satu.

Mengapa demikian? Supaya masyarakat itu jangan dihadapkan pada suatu keadaan yang vakum. Kalau yang satu gagal, ada yang muncul segera; sehingga sistem itu tidak vakum. Seperti sekarang kita ambruk sistemnya karena selama ini orang yang menjadi sistem. Begitu orangnya turun, habis sistemnya.

Selain itu, harus ada keseimbangan dan kesetaraan antara pemerintah yang memerintah dan dengan yang diperintah. Yang memerintah itu bukan hanya eksekutif. Jangan salah. Eksekutif plus legislatif, plus yudikatif, plus eksaminatif, itu semua memerintah. Mereka mempunyai kekuasaan formal. Yang memerintah adalah orang-orang atau badan-badan yang mempunyai kewenangan publik, dan itu terdiri dari empat itu.

Lalu apa kewenangan publik itu? Suatu kewenangan yang diperoleh dari masyarakat melalui suatu ketentuan tertentu, undang-undang atau dasar apapun juga, yang keputusan-keputusannya akan menyangkut kepentingan umum. Nah itu harus ada kesetaraan antara kekuasaan formal dengan yang diluar; antara yang memerintah dengan masyarakat umum, yang diperintah.

Masyarakat umum sendiri mempunyai lembaga-lembaga, seperti partai politik, lembaga sosial, Pers, Universitas, dan lain-lain. Ini yang organized society. Di luar itu ada yang unorganized. Jadi memang sekarang ini kita baru dalam tahap conditioning; menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat yang transparan.

Kita menyadari bahwa masyarakat di Eropa - transparansi mulainya di Eropa dulu bukan di Amerika - dan di Amerika, itu memakan waktu lama, ratusan tahun untuk menjadi masyarakat transparan. Tapi kita tidak perlu seperti itu, karena dunia ini 'kan sudah global, sehingga tidak usah menunggu waktu yang sama lamanya. Sebab waktu masyarakat Eropa, Amerika dan Jepang meniti ke masyarakat yang transparan, dunia ini belum seperti sekarang.

Sekarang ini dunia ini sudah menjadi masyarakat informasi sehingga kita tidak perlu waktu yang begitu lama untuk menuju masyarakat yang transparan. Tetapi memang yang kita kerjakan sekarang ini adalah membangun suatu lingkungan masyarakat ke arah terwujudnya suatu masyarakat yang transparan. Nah waktunya sampai kapan, itu merupakan suatu proses. Dan perkembangan masyarakat itu 'kan suatu proses.


di tengah berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional yang belum sepenuhnya rampung, berbagai kasus pembobolan bank mencuat di atas permukaan bagaikan petir di tengah terik matahari. Sudah banyak pernyataan dari pihak yang berwenang mengenai kasus ini tetapi langkah-langkah konkret untuk pencegahan belum diungkapkan kepada masyarakat.

Menghadapi kasus pembobolan BRI dengan modus operandi yang tidak berbeda dengan BNI seharusnya pihak Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan khusus oleh auditor yang independen. Menkeu juga sudah mulai buka suara untuk melakukan pembersihan bank karena pembobolan bank ini akan merusak kepercayaan masyarakat domestik dan internasional terhadap industri perbankan kita.

Akibatnya sungguh fatal bagi pemulihan ekonomi karena tidak ada transaksi ekonomi dan bisnis yang tidak melibatkan perbankan. Soalnya sekarang bukan apa masalahnya, tetapi langkah-langkah apa yang perlu diambil dan bagaimana tindakan-tindakan itu dilaksanakan secara konsisten.

Yang menarik dalam kasus-kasus ini, justru pembobolan dalam skala-skala besar terjadi dalam bank pemerintah meski tindak kriminalitas semacam ini juga terjadi pada bank-bank swasta, ukurannya lebih kecil. Mengapa pada bank pemerintah yang secara teoritis pengawasannya lebih ketat dan berlapis-lapis pembobolan jauh lebih merajalela dari bank swasta?

Masalah inti yang perlu segera dibenahi terletak pada beberapa segi yang mendasar. Masalah penegakan good governance secara struktural memang ada pada bank-bank pemerintah yang meliputi pengawasan oleh dewan komisaris, ada komisaris independen, ada pula audit internal, ada direktur yang mengurusi kepatuhan, ada juga komite audit dan manajemen risiko.

Jadi, secara kasat mata, struktur governance ini tidak banyak berbeda dengan apa yang dipraktikkan pada bank-bank swasta. Yang lebih penting, apakah badan-badan untuk menegakkan good corporate governance ini bekerja secara efektif.

Dewan komisaris bank-bank pemerintah yang sarat dengan pejabat pemerintah, apakah benar-benar mengerti urusan pengawasan perbankan secara teknis. Komisaris independen pada bank pemerintah banyak diduduki oleh orang-orang dari perguruan tinggi yang belum mengerti seluk-beluk praktik perbankan. Seharusnya komisaris bank pemerintah dan komisaris independen diisi oleh tenaga-tenaga profesional supaya kita tidak mengulangi kesalahan masa lalu.

Lalu, ada segi lain lagi yang patut mendapat sorotan tentang bank-bank pemerintah. Selama ini kita hanya terfokus pada direksi kantor pusat dan hampir mengabaikan pentingnya pimpinan cabang. Cabang-cabang justru memiliki kedudukan yang strategis karena di situlah terjadi transaksi.

Lihatlah apa yang terjadi pada pembobolan di BNI, BRI dan bukan tidak mungkin terjadi juga pada bank pemerintah yang lain. Pimpinan dan staf cabang bank-bank Pemerintah harus terdiri dari tenaga-tenaga yang profesional dan integritasnya dapat diandalkan. Pengangkatan pimpinan cabang bank-bank Pemerintah jangan sekedar urut kacang atau arisan, tetapi harus betul-betul didasarkan pada kinerja dan track record mereka.

Yang juga menarik dalam kasus ini, aktor intelektual di balik pembobolan itu sebagian terdiri dari wajah-wajah lama yang sudah pernah terlibat dalam pembobolan bank. Tetapi tragisnya, para penjahat di negeri ini bebas lalu lalang karena mereka hanya sebentar saja diberitakan di koran-koran, lalu kemudian menjadi tuan-tuan terhormat dan berbisnis seperti biasa.

Jadi, kaidah reward and penalty tidak berjalan alias orang jahat orang baik sami mawon. Akibatnya orang-orang baik dapat tertarik menjadi orang jahat karena dengan mudah dan cepat dapat menimbun harta karun berlimpah-limpah, lalu hasil jarahan ini dijadikan modal berbisnis.

Bank Mandiri

Ada pepatah bahasa Inggris yang mengatakan "bad money will drive good money" dan drama seperti ini berlangsung setiap hari di negeri ini.

Ada berita lain yang mencuat di berbagai mass media belakangan ini yaitu mengenai Bank Mandiri, yang menurut pemberitaan itu cadangan untuk kredit macetnya atau NPL harus ditingkatkan.

Menghadapi fakta-fakta yang ironis seperti ini, Bank Indonesia sebagai lembaga yang sehari-hari mengawasi perbankan harus lebih proaktif. BI perlu secepatnya melakukan audit investigasi terhadap perbankan khususnya yang besar-besar dan dimulai dari bank pemerintah untuk meyakinkah apakah keadaan perbankan benar-benar sehat sebagaimana yang dipublikasikan di koran-koran.

Melalui audit investigasi dapat diketahui apakah kualitas aktiva produktif keadaannya benar seperti yang dilaporkan dan apakah cadangan kredit macetnya tidak terlalu rendah. Alhasil prinsip super konservatif pada perbankan perlu ditegakkan, bagaikan kata pepatah "sedia payung sebelum hujan", apalagi hujannya sekarang sudah turun.

Ada aspek lain yang perlu disoroti mengenai bank-bank pemerintah yaitu kultur atau tingkah laku para pimpinan dan stafnya yang ternyata belum menghayati prinsip profesionalisme.

Ada juga yang sudah profesional tetapi profesionalismenya justru disalahgunakan untuk ikut bermain. Para pejabat perbankan ini bukan tidak tahu tentang customer-nya tetapi justru 'terlalu tahu' atau dengan kata lain telah terjadi kolusi.

Membangun kultur bisnis yang baru bukan hal yang mudah dan itu harus diberi contoh dari atas. Jangan berharap kultur yang profesional dan bersih akan tumbuh begitu saja dari bawah.

Supaya mereka benar-benar profesional dan tidak macam-macam, kalau dianggap gajinya kurang supaya dinaikkan. Kultur bisnis yang sehat sungguh sangat penting, apalagi untuk para pengelola lembaga yang menggenggam kepercayaan masyarakat.

Bayangkan, apa akibatnya jika masyarakat beramai-ramai menarik deposito dan tabungannya dari bank pemerintah karena hilangnya kepercayaan dan para deposan itu menganggap uang mereka telah dicuri.

Terlepas dari kontrovesi suka atau tidak suka tentang masuknya manajemen asing, secara jujur harus diakui masuknya tenaga-tenaga dari luar membawa dampak yang positif dalam merubah kultur.

Sebagai contoh, meski Bank Danamon belum lama didivestasi yang disertai dengan masuknya tenaga-tenaga dari luar, telah menunjukkan dampak yang positif dilihat dari aspek pengelolaan bank yang profesional dan prudent.

Sekarang masyarakat menunggu dengan harap-harap cemas, langkah-langkah konkret dari Bank Indonesia supaya pernyataan yang dikeluarkan tidak dianggap sekadar retorika dan penyejuk suasana.

►e-ti, Bisnis Indonesia, 8 Desember 2003, http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=137
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

The Dream Team Ingin Bergerak Cepat, Tapi…

Prinsip di Atas Rata-rata

Pria kelahiran Buktittinggi 14 Maret 1943 ini kembali dipercaya masuk Garuda menjadi Komisaris Utama bersama Emirsyah Satar sebagai Dirut, Maret 2005. Bankir senior lulusan FE-UI 1969 yang dikenal bersih dan berintegritas tinggi, ini saat menjabat Dirut Garuda 1998-2002 berhasil menyelamatkan maskapai penerbangan terkemuka Indonesia itu dari ancaman keterpurukan.

Abdulgani mempunyai prinsip hidup berada di atas rata-rata agar sanggup bersaing dengan ratusan juta rakyat Indonesia lainnya. Kehadirannya di Garuda Indonesia tahun 1998 sesungguhnya bak mengulang saja peritiwa awal terjun sebagai bankir di Bank Dharma Ekonomi, yang kemudian berubah nama menjadi Bank Duta Ekonomi dan terakhir Bank Duta.

Abdulgani yang menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di kota kelahiran Bukittinggi tahun 1956, lalu SMP di Jakarta tahun 1959, serta SMEA tahun 1962 juga di Jakarta, memasuki pendidikan tinggi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) dan lulus tahun 1969. Lalu tahun 1970 pria ini menikah dengan Irama Sofia, adik kelasnya di FE-UI serta dikaruniai sepasang anak.

Abdulgani tercatat sebagai pegawai Bank Ekspor dan Impor antara tahun 1970 hingga 1972. Ia terpaksa harus meninggalkan Bank Eksim di tahun 1972 sebab sejak akhir tahun 1971 berstatus sebagai pegawai pinjaman dari Bank Eksim yang ‘dipinjamkan’ melakukan penelitian pada bank swasta nasional Bank Dharma Ekonomi yang sedang dalam kesulitan kondisinya menurun.

Usai melakukan survey dan penelitian bank yang kemudian berganti nama menjadi Bank Duta Ekonomi (BDE) itu kembali kesulitan menemukan pemimpin yang cocok. Abdulgani yang semasa kuliah pernah melakukan tugas magang di People National Bank of Washington, Seattle, AS (1966) kembali ‘dipinjam’ sebagai pemimpin untuk melakukan konsolidasi awal. Hingga ia selesai melakukan konsolidasi siapa bankir yang tepat didudukkan di Bank Duta Ekonomi masih saja belum ketemu. Maka tak pelak Abdulgani penyuka ukiran dan keramik ini pulalah yang diminta mengisi lowongan dimaksud. Akibatnya ia dibuat bingung memilih antara berkarir di Bank Eksim ataukah BDE yang masa depannya masih tak menentu.

Untuk mengakhiri kebimbangan bungsu dari delapan bersaudara ini menemui sahabat yang sudah dikenal baik Omar Abdalla, yang sedang menjabat Dirut Bank Dagang Negara. Ia dianjurkan menerima tawaran memimpin BDE dengan catatan, bankir muda berusia 28 tahun itu dalam dua tahun pertama sudah harus dapat menyimpulkan berhasil atau gagal bertugas.

Jadilah Abdulgani memimpin BDE sejak tahun 1972, sekaligus meninggalkan Bank Eksim dengan hanya mempertahankan delapan pegawai lama sebab tak punya dana membayar gaji. Sedangkan tenaga-tenaga muda yang pernah direkrut ada yang datang namun hanya bertahan satu dua hari lalu menghilang karena belum menemukan masa depan yang baik di BDE.

Namun keadaan semakin membaik saja. Pada 31 Desember 1984, dengan passiva Rp 392.173.052.000, BDE meraih laba sebelum dipotong pajak Rp 11.527.285.000.

Di Garuda Indonesia kisah sukses menyelamatkan Bank Duta berhasil diulang kembali oleh putra dari Haji Sainan seorang pengusaha kecil asal Bukittinggi. Abdulgani secara bijak menawarkan dua cara penyelamatan dari lilitan utang sebesar 1,8 miliar dolar AS. Yakni pilihan pertama meneruskan kegiatan operasional Garuda Indonesia, atau kedua mempailitkan perusahaan dengan konsekuensi Pemerintah segera mengeluarkan dana segar 800 juta dolar AS untuk membayar utang-utang Garuda.

Berdasarkan business plan yang disusun Pemerintah memilih pilihan pertama yakni melanjutkan operasional Garuda Indonesia. Untuk menyelesaikan utang senilai total 1,8 miliar dolar AS Presiden Habibie memutuskan mengambil alih pembayaran utang PT Garuda Indonesia kepada Bank Exim Amerika Serikat terkait penyewaan 11 pesawat tipe Boeing 737. Untuk pengambil-alihan utang tersebut pemerintahan mengeluarkan dana setiap tahun sebesar 62 juta dolar AS selama delapan tahun. Pengambil-alihan utang oleh Pemerintah bisa dianggap sebagai penyertaan modal pemerintah (PMP) yang baru ke dalam perusahaan.

Nah, karena urusan sewa pesawat diambil alih pemerintah Abdulgani tinggal konsentrasi menggunanakan dana-dana Garuda untuk membayar utang-utang lain yang sudah tertuang dalam Business Plan Garuda Indonesia. Seperti utang senilai 300 juta dollar AS hasil pembelian commercial paper beberapa tahun sebelumnya, yang pernah digunakan untuk menutupi cashflow perusahaan. Juga utang pada sejumlah bank milik pemerintah sebesar 170 juta dollar AS, serta utang lainnya kepada berbagai pemasok berjumlah 280 juta dollar.

Abdulgani berhasil membuktikan komitmennya sesuai business plan perusahaan. Pada satu semester pertama tahun 1999 flag carrier itu berhasil meraih laba kotor 507 miliar. Bahkan Garuda Indonesia pernah mendapatkan penghargaan sebagai maskapai penerbangan asing terbaik dari bandar udara internasional Schipol, Belanda.

Abdulgani mantan Ketua Senat FE-UI 1967-1969 yang turut aktif dalam perjuangan pendirian Orde Baru, bahkan bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada Februari 1966 pernah menyelenggarakan Seminar Ekonomi dengan pembicara tokoh-tokoh ekonomi antara lain Frans Seda, Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Sri Sultan Hamengkubuwono, dan Emil Salim, di tahun 2005 kembali diminta masuk ke Garuda Indonesia. Kepadanya diserahkan tugas penting baru sebagai Komisaris Utama bersama-sama dengan anggota komisaris lain Gunarni Soeworo (mantan Dirut Bank Niaga dan juga Ketua Perbanas sebagai komisaris independen), M Soeparno (mantan Dirut Garuda Indonesia), Bambang Wahyudi (peneliti LPEM-UI), Slamet Riyanto, dan Aries Mufti (direktur PT Permodalan Nasional Madani).

Kembalinya pria penggemar olah raga golf bertubuh sedang dengan tinggi 165 cm dan berat 59 kg ini bersamaan dengan pergantian sususunan direksi Garuda Indonesia dari Indra Setiawan kepada Emirsyah Sattar (mantan direktur keuangan Garuda Indonesia, terakhir menjabat Wakil Direktur Utama Bank Danamon). Abdulgani adalah penganut prinsip ‘ahli di satu bidang’ agar bisa berada sedikit di atas manusia rata-rata. Sebab jika tidak demikian pemilik suara bariton ini menyebutkan dirinya akan sama saja dengan ratusan juta rakyat Indonesia lainnya. Prinsip berada di atas rata-rata sudah berkali-kali dibuktikan Abdulgani di berbagai ruang dan waktu pengabdian.

Putus kontrak Keluarga Cendana
Adalah Presiden BJ Habibie yang, begitu menggantikan posisi Pak Harto sejak 21 Mei 1998, sebulan kemudian menempatkan Robby Djohan bersama Abdulgani di posisi puncak PT Garuda Indonesia. Tugas keduanya menyelamatkan flag carrier kebanggaan itu dari ancaman keterpurukan akibat lilitan utang 1,8 miliar dolar AS. Robby bankir berpengalaman dan bereputasi agresif menjadi direktur utama ‘dicabut’ dari Bank Niaga, sedangkan Abdulgani yang selalu hati-hati berbicara sebagai anggota direksi berasal dari Bank Duta.

Tak lama hanya enam bulan Robby Djohan kembali ke habitat asli sebagai bankir memimpin Bank Mandiri. Lalu Abdulgani yang kelahiran Bukittinggi 14 Maret 1943 sejak November 1998 diangkat menempati posisi puncak Direktur Utama. Misi masih sama menyelamatkan Garuda Indonesia dari ancaman keterpurukan yang, ketika itu kata Sofyan Djalil seorang staf ahli senior Kementerian Pembinaan BUMN, yang kemudian dipercaya menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi Kabinet Indonesia Bersatu, menyebutkan Garuda sudah nyaris kolaps. Tahun 1998 saja kerugian Garuda akibat perbedaan kurs mencapai 46,4 jut adolar AS. Kerugian terbesar Garuda terjadi akibat nilai rupiah terhadap dolar AS jatuh sebab pendapatan Garuda dalam mata uang rupiah sedangkan pengeluaran dalam dolar AS.

Penempatan Abdulgani di posisi puncak, kata Ketua Komisi IV DPR RI ketika itu Burhanuddin Napitupulu terkait karena persoalan Garuda Indonesia adalah persoalan keuangan yang sangat kompleks sehingga jabatan dirut perlu diberikan kepada seorang bankir. Dan Abdulgani yang pernah menyelamatkan Bank Duta dari keterpurukan, Napitupulu memastikan integritas Abdulgani sebagai bankir senior dikenal bersih, terpercaya, dan mumpuni.

Salah satu langkah berani Abdulgani menyehatkan Garuda adalah memutus kontrak-kontrak bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan keluarga Cendana. Abdulgani segera mereorganisasi secara sempurna rute-rute penerbangan domestik dan internasional. Ia juga memberdayakan sekaligus memberlakukan skema insentif terhadap karyawan. Skema langkah-langkah restrukturisasi sesuai business plan mulai diimplementasikan. Salah satunya menunjuk Deutchebank sebagai penasehat keuangan untuk merestrukturisasi utang senilai 1 miliar dolar AS ke para kreditor asing, dan menunjuk Lufthansa sebagai penasehat mengembangkan manajemen dan meningkatkan pelayanan penerbangan. “Kita sedang mere-enjineering diri,” kata Abdulgani singkat menjelaskan bentuk langkah-langkah pembenahannya.

Integritas dan bersihnya Abdulgani benar saja terbukti. Pada tanggal 23 Februari 2002 Abdulgani menghadap kuasa pemerintah selaku pemegang pemegang saham Garuda yakni Menteri Pembinaan BUMN Laksamana Sukardi. Jebolan (Master Degree-nya) dari University of Colorado, Boulder, AS (1998) serta Diploma Program dari The Economics Institute, Boulder, tahun yang sama, ini menyampaikan kepada Laksamana tugasnya menyelamatkan Garuda Indonesia sudah selesai. Komitmen awal mengantar Garuda menjadi lebih baik sudah selesai. Karena itu Abdulgani siap untuk mundur dan digantikan.

Abdulgani yang teguh pada komitmen pengunduran dirinya baru tiga bulan kemudian bersamaan pelantikan Dirut baru Indra Setiawan, pada 6 Mei 2002. ►e-ti/ht

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Lesatkan Bursa Efek Jakarta

Sejak dipilih menjadi Direktur Utama PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada RUPS 15 April 2002 lalu, satu program utama lelaki kelahiran Bandung tahun 1955 Erry Firmansyah adalah meninjau kembali keberadaan perusahaan anggota bursa (emiten). Syarat perusahaan untuk masuk bursa  dipermudahnya. Asal perusahaan sehat, belum untung tidak apa-apa, yang penting prospektif memperoleh laba. Terobosannya, melesatkan BEJ.

Bersamaan itu, dia juga mengincar tak kurang 5.000 perusahaan baru agar mau masuk bursa. Kalau para pengusaha mengandalkan dana untuk pengembangan modal hanya dari jasa perbankan, maka, dana yang didapat sangat terbatas. Padahal, perusahaan anggota bursa yang memiliki kinerja baik akan bisa mendapatkan dana yang tidak terbatas dari pasar modal.

Syarat perusahaan untuk masuk bursa lalu dipermudahnya. Kata Erry, asal perusahaan sehat, belum untung tidak apa-apa yang penting prospektif memperoleh laba. Cuma butuh waktu 45 hari sejak didaftarkan di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Keberaniaan Erry mengajak ribuan perusahaan masuk bursa didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat sesungguhnya mempunyai potensi besar sebagai investor pasar modal. Ada 3,5 juta rakyat Indonesia yang mempunyai pendapatan perkapita setara penduduk Singapura. Dia pun melihat, seliweran mobil-mobil mewah seperti Jaguar, BMW seri 7 maupun Porche menunjukkan ada banyak orang kaya di Jakarta maupun di kota-kota besar lain. Mereka potensial untuk digarap.

Jika ingin contoh lain, bisnis bagi hasil agrobisnis Alam Raya di Sukabumi yang berhasil mengumpulkan dana masyarakat hingga ratusan milyar rupiah, belum lagi puluhan perusahaan agribisnis sejenis yang ternyata cenderung lebih merugikan masyarakat, menunjukkan kuatnya kemampuan kapital rakyat banyak. Namun mereka kurang memperoleh informasi investasi yang ideal dan aman.

”Kenapa ini sering terjadi? Kenapa investor tidak membeli saja saham di pasar modal yang sudah jelas. Ini berarti pasar modal kita masih kurang populer atau memang karena masyarakat kita senang ditipu?,” Erry Firmansyah, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1981 ini mencoba beretorika. ”Saya menyadari bahwa pasar modal atau bursa efek belum begitu dikenal masyarakat. Jadi, kita perlu sosialisasi lagi.”

Erry, ayah dua orang anak laki-laki ini sudah bertekad bulat menjadikan pasar modal sebagai lahan investasi yang menarik. Demi gong popularitas bursa saham, di awal tahun 2004 dia mengajak Presiden Megawati dan sejumlah anggota kabinet menyaksikan langsung pembukaan perdagangan perdana saham di BEJ. Kerjasama dengan pers pun dieratkan. Apa yang dia peroleh memang istimewa. Ketika pertamakali memimpin BEJ dia hanya berharap angka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) stabil pada posisi 550. Namun setelah Ibu Presiden dan para menteri menunjukkan dukungan pada produk kapitalis ini angka dimaksud nyaris sudah mendekati 800 –setelah sempat menembus angka 785.

Bursa Efek Jakarta diakui masih belum seberapa dibanding bursa asing seperti Nasdaq, New York Stock Exchange, atau bursa saham di London, Jepang, Hong Kong dan lain-lain. Selain angka IHSG masih rendah, anggota bursa masih sedikit, usia keaktifan BEJ pun baru seperempat abad. Namun adalah Erry Firmansyah yang piawai memainkan setiap gejolak yang ada di bursa asing terkenal demi memperoleh dana dari investor luar. Seperti, pernah runtuhnya berbagai indeks di bursa asing sebagai efek domino skandal akuntansi Amerika Serikat yang telah menenggelamkan raksasa Enron, WorldCom, dan Merck itu berhasil dimanfaatkan Erry sebagai peluang mengundang investor asing masuk ke BEJ.

”Pasar modal Indonesia tidak lebih buruk dari Amerika,” kata Erry Firmansyah mencoba bijak tanpa bermaksud berapologi atas berbagai skandal yang juga pernah menimpa BEJ. Dia lalu semakin giat mempercantik bursa agar laku dipertontonkan di hadapan investor asing. Sementara kepada investor lokal Erry sudah berketetapan hati bahwa segenap jajaran direksi BEJ harus melakukan road show ke kota-kota besar untuk menjelaskan pasar modal, mulai Sumatera hingga Indonesia Bagian Timur.

Erry menunjukkan, ada indikator sederhana yang bisa membuktikan keberhasilan dana nganggur milik asing telah masuk ke Indonesia melalui BEJ, terutama pasca kejatuhan Enron, WorldCom, dan Merck. Menurutnya, pada tahun 2001 rata-rata transaksi harian di BEJ 603,2 juta lembar saham senilai Rp 396 miliar. Pada tujuh bulan pertama tahun 2002, volume transaksi saham menjadi 861,8 juta lembar saham senilai Rp 576,1 miliar.

Indikator lain, pada private placement PT Telkom 92 persen dana yang terserap berasal dari investor asing, demikian pula saat penjualan perdana (IPO) PT Surya Citra Media pengelola stasiun TV SCTV itu 80 persen pemesan saham adalah asing. Erry pun meyakini bahwa dana-dana asing lainnya tidak lagi mengarah hanya ke saham-saham blue chips berkapitalisasi besar, melainkan telah pula menyentuh saham second liner, seperti saham consumer product, chemical, dan farmasi.

Erry, lelaki kelahiran Bandung tahun 1955 dikenal sangat profesional. Dia pernah duduk sebagai senior auditor pada kantor akuntan Drs. Hadi Susanto && Co. Antara tahun 1990 hingga 1996 menempati posisi direktur pada PT Lippoland Development, dan sebelum ditunjuk menjadi Dirut BEJ selama beberapa tahun dipercaya sebagai direktur utama pada PT KSEI.

Setelah memimpin BEJ dia mulai merasakan bahwa waktunya dalam sehari semakin singkat saja. Sejumlah hobinya seperti memancing dan jogging mulai jarang disentuh. Dia memang berobsesi agar BEJ bisa setara dengan bursa-bursa penting lainnnya di dunia. Kepada emiten-emiten kecil, yang kebetulan adalah usaha kecil menengah (UKM) yang sedang sakit, coba diperbaiki kinerjanya sebab tidak semua mereka itu jelek. Polesan diperlukan agar bursa tetap memiliki daya pikat terhadap investor.

Pemberian bantuan dirasakan pula sebagai dukungan terhadap keputusan politik pemerintah yang ingin memberikan perlindungan kepada UKM. Kepada emiten kecil yang kurang beruntung atau tidak prospektif, Erry menyebutkan mereka tidak bisa diperlakukan semena-mena sebab sejatinya sebagai anggota bursa mereka telah lebih dahulu lolos dalam review yang dilakukan Bapepam serta seleksi BEJ. Karena itu, dipesakannya agar sebaiknya investorlah yang lebih selektif agar tidak mudah termakan rumor.

Pesan itu disampaikan Erry terkait pula dengan posisinya sebagai Dirut BEJ yang harus membantu anggota sekaligus menyehatkan bursa. Karena itu dia sudah membuang jauh-jauh dari kamusnya tindakan pencoretan perdagangan saham dari bursa atau delisting. Sekali dicoret, yang menjadi pertanyaan Erry adalah bagaimana nasib dan keamanan uang investor emiten tersebut.

Bagi dia, setiap perusahaan yang berkinerja baik namun memiliki keterbatasan modal adalah wajib hukumnya untuk masuk bursa mencari dana secara tak terbatas. Bukan cuma perusahaan, dicontohkannya, klub-klub raksasa olahraga seperti sepakbola dan basket maupun restoran di Amerika, Inggris dan Italia lebih memilih pasar modal untuk mendapatkan dana. Namun sekali masuk bursa tidak perlu berambisi menjadi emiten blue chips, sebab di bursa manapun, contohnya di Amerika, dari ribuan emiten paling hanya beberapa saja yang tergolomg blue chips.

Penyuka mancing dan jogging di hari libur ini menjelaskan pula, jika pendahulunya telah merintis pelaksanaan good corporate governance maka adalah tugas ekstranya sekarang untuk menertibkan para manipulator pasar yang seringkali “menggoreng” harga saham atau melakukan tipuan insider trading. Kasusnya memang rada abu-abu. Pembuktiannya agak sulit. Walau demikian, aku Erry, BEJ dan Bapepam tidak diam atas berbagai kasus yang terjadi. Berdasar pengalamannya, Erry melihat para perlaku sangat canggih menjalankan aksi jahatnya sehingga tidak mudah diungkap.

”Kita sadar ada kelemahan di sini, tetapi susah untuk mengungkapkan dan membuktikannya,” kata Erry. Untuk mengatasi kesulitan itu BEJ dalam jangka pendek akan bekerja lebih erat dengan Bapepam, sekalian meperbaiki peraturan yang ada. Juga akan aktif melakukan sosialisasi kepada para pelaku, dan konsistens memberikan sanksi.
Jika terbukti melakukan insider trading Erry berjanji harus ditangkap tidak peduli lokal atau asing, karyawan, menteri dan siapa pun.  ►ht

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Pria kelahiran Gang Kenari, Jakarta Pusat, 20 September 1943, ini sempat dipecat dari keanggotaan dan kepengurusan DPP Partai Golkar, akibat aktivitasnya mendukung SBY-JK menjelang Pilpres putaran kedua. Dia memprakarsai Forum Pembaharuan Partai Golkar dan menentang Koalisi Kebangsaan (hasil Rapim Partai Golkar) yang mendukung Mega-Hasyim.

Namun setelah pasangan SBY-JK terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden, Fahmi diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian setelah Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, keanggotaannya di Golkar dipulihkan dan diangkat jadi Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Golkar.

Mantan Menteri Tenaga Kerja Kabinet Pembangunan VII ini di kala kecil dikenal bengal -- senang menantang teman-temannya berkelahi. Kala itu dia bercita-cita menjadi tentara. Pengagum Jenderal De Gaulle itu sangat tertarik melihat kegagahan dan sikap heroik tentara. Cita-cita itu tidak tercapai. Dia malah kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tapi tidak rampung. Namun sikap heroiknya terasa tersalurkan ketika dia turut ambil bagian menggusur Orde Lama, 1966.

Mantan Ketua Senat Fakultas Ekonomi UI (1965-1966), ini tidak merampungkan kuliah ekonominya di Universitas Indonesia untuk merintis usaha. Bakat wiraswastanya menurun dari ayahandanya Haji Idris gelar Marah Bagindo, seorang pedagang. Walaupun kemudian dia melanjutkan studinya ke Fakultas Ekonomi Extension UI dan pendidikan Financial Management for Non-Financial Manager (1973).

Ketua Laskar Arief Rachman Hakim (1966-1968), ini memulai berusaha bersama rekan-rekan eksponen 66. Mereka mendirikan PT Kwarta Daya Pratama, 1969. Kemudian aktif dalam 10 perusahaan. Di antaranya, PT Kodel (Kelompok Delapan), bersama Soegeng Sarjadi, Ponco Nugro Sutowo, Jan Darmadi, dan Aburizal Bakrie, bergerak di bidang perdagangan, industri dan investasi. menantu KH Hasan Basri, ini juga menjadi direktur di PT Krama Yudha, baik perusahaan patungan mobil dengan Jepang maupun divisi kawat las yang bekerja sama dengan Philips dari Negeri Belanda.

Perusahaan lainnya adalah PT Parama Bina Tani, PT Delta Santana, PT Wahana Muda Indonesia, PT Dharma Muda Pratama, PT Ujung Lima, dan CV Pasti. Perusahaan-perusahaan tersebut membidangi usaha agrokimia, perlengkapan industri minyak dan gas bumi, konstruksi dan rekayasa untuk pabrik metanol di Bunyu, pergudangan dan muatan, dan transpor.

Kemudian suami dari Kartini Hasan Basri, psikolog di RS Cipto Mangunkusumo, ini berkiprah dalam politik praktis. Pada 3 Maret 1984, bersama sejumlah eksponen 66, bekas tokoh HMI ini meneken pernyataan masuk Golkar, langsung di hadapan ketua umumnya, Sudharmono. Dia memilih Golkar, karena dia melihat adanya aspek kemanusiaan yang menampung semua persamaan pikiran dan hobi di Golkar.

TKI Ilegal

Seusai serah terima jabatan dari Jacob Nuwa Wea di Kantor Depnakertrans, Jakarta, Kamis (21/10/2004), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris menegaskan segera membentuk tim khusus untuk menangani pemulangan sekitar 700.000 TKI ilegal dari Malaysia.
Pemulangan TKI ilegal dari Malaysia, menurut Fahmi, menjadi salah satu prioritas kerjanya. "Saya sudah bicarakan soal TKI ilegal itu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika dipanggil sebelum ditetapkan menjadi Mennakertrans (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi)," katanya.

Fahmi juga mengatakan, untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Depnakertrans,  ia akan berkoordinasi dengan seluruh jajarannya. Setelah itu, dia akan melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak menyangkut pemberian tunjangan hari raya, pemutusan hubungan kerja, dan soal penempatan TKI ke luar negeri.

Secara bergantian Fahmi berencana mengundang pengusaha, serikat pekerja, empat organisasi perusahaan jasa TKI (PJTKI), serta lembaga swadaya masyarakat.

Sebagai program 100 hari, Fahmi juga akan mempelajari Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 yang menuai banyak protes dari pekerja karena dinilai terlalu memihak kepentingan dunia usaha. Seperti pasal yang mengatur pengunduran diri dari perusahaan tidak mendapat uang pesangon kecuali kebijakan dari perusahaan tersebut pekerja itu sudah memiliki masa kerja lama.  ►tsl

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2003-2005) dipercaya menjabat Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Lulusan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia (1985), yang pernah menjabat Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia, itu menggantikan Indra Setiawan yang masa jabatannya seyogianya berakhir 2003.

Keberuntungan adalah Anugerah Tuhan

Ia adalah salah seorang CEO terbaik dan bertangan dingin yang terbukti mampu menangani pelbagai persoalan yang membelit perusahaannya. Ia berhasil menyelamatkan PT Indofood Sukses Makmur (ISM), dari goncangan krisis. Namun, Senin 15/12/03 ia menyampaikan surat pengunduran diri untuk memberikan kesempatan kepada Dewan Komisaris merekrut penggantinya yang akandilaksanakan dalam RUPS Mei 2004.

Begawan Ekonomi Indonesia

Ia pernah lima kali menjabat sebagai menteri di masa Orde Lama dan Orde Baru. Begawan ekonomi yang ikut mendirikan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ini juuga diangkat oleh PBB menjadi anggota “lima ahli dunia” (group of five top experts). Dalam rangkaian perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negaranya, ia juga pernah menjadi ‘penyelundup’ dan sempat bergabung dalam PRRI/Permesta, bahkan menjadi ‘pelarian’ selama sepuluh tahun di luar negeri.

Dipecat dari Mahasiswa

Sebuah cita-cita memang bisa kandas karena kondisi. Bukan keinginan sebenarnya bagi Nino muda untuk masuk Fakultas Ekonomi UI. Cita-citanya adalah menjadi insinyur elektro. Dengan harapan dapat masuk ITB, dia pun ikut SKALU (sekarang SPMB-Red.) yang tesnya dilakukan di Bandung. Atas saran keluarga dia ikut test IPA-IPS.

Semula rekan-rekannya memprediksi Sugiharto ditempatkan di pos departemen perindustrian atau energi. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya pertimbangan lain. Sugiharto dipercaya menjabat Meneg Pembinaan BUMN. 

 Jadikan Batam Berbasis Telematika

Penerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama (12 Agustus 2003) ini dinilai berjasa besar terhadap negara dan bangsa Indonesia, khususnya meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah yang berbasis teknologi. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ini menunjukkan visi yang jauh ke depan melalui inisiatif dan dukungan pada program-program untuk mewujudkan Pulau Batam sebagai Intelligent Island dan Bio Island. Pada tahun 2000 ia juga telah menerima tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan.

Ingin Istiqomah Jadi Wakil Rakyat

Namanya mulai mencuat pada tahun 1998, ketika ia memimpin gerakan mahasiswa untuk merobohkan rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Ia tidak pernah menyangka, apa yang ia dan teman-teman mahasiswa lainnya lakukan saat itu, akan membawanya sebagai anggota DPR RI.

Mencari Kearifan Masa Lalu

Ia memiliki kecerdasan, daya analisa dalam mengambil kesimpulan, penyampaian pendapat dan beragumentasi. Keterbukaan sikap dan keterusterangannya menempatkannya menjadi seorang pribadi yang disenangi banyak orang. Ia termasuk salah seorang peletak dasar ekonomi Orde Baru yang dijuliki "Berkeley Mafia" yang dikenal lurus dan bersih. Menurut mantan guru besar FE-UI ini, keliru besar jika sarjana ekonomi kemudian jadi koruptor. Sarjana ekonomi harus berpikir, bekerja, dan mengabdi dengan landasan hati nurani. 

Mengabdi di Pusat Kebijakan Ekonomi

Pria berperawakan kecil dan selalu memberikan senyuman menyejukkan, ini memainkan peran dan pengabdian sentral pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba), khususnya di bidang perekonomian. Sejak 1970 hingga 1998, dia berperan dalam pusat kebijakan ekonomi dan keuangan. Dia salah seorang arsitek ekonomi Indonesia yang ‘dibesarkan’ Widjojo dan ‘diandalkan’ Pak Harto.